WARTAGARUT.COM – Dra. H. Eneng Kustini Sukarno, anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PKS, menggelar reses masa sidang pertama tahun 2024 di berbagai desa untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Selama reses ini, H. Eneng Kustini Sukarno menemukan berbagai masalah utama yang mempengaruhi kesejahteraan warga, terutama terkait kesehatan, infrastruktur, dan kelangkaan pupuk subsidi.
Salah satu isu paling mendesak yang muncul selama reses adalah rendahnya kepemilikan kartu BPJS di Desa Dayeuhmanggung dan Karyamekar, yang baru mencapai 60 persen, jauh di bawah target Kabupaten Garut.
H. Eneng Kustini Sukarno mengkritik ketidaktepatan sasaran penggunaan BPJS, di mana justru warga yang mampu yang memiliki kartu BPJS, sedangkan mereka yang benar-benar membutuhkan masih banyak yang belum mendapatkan akses.
“Ini masalah serius. Bagaimana kita bisa bicara tentang kesejahteraan jika layanan kesehatan yang seharusnya gratis untuk warga miskin, malah lebih banyak digunakan oleh mereka yang mampu?” ujar Eneng pada Selasa 15 Oktober 2024.
Tidak hanya itu, keluhan terkait layanan rumah sakit juga menjadi sorotan, khususnya mengenai sikap petugas medis yang dinilai kurang baik, memperburuk kondisi pasien.
Eneng berharap ada peningkatan dalam pelayanan rumah sakit agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih manusiawi dan memadai.
Selain masalah kesehatan, Eneng juga menyoroti kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi di daerah Cilawu.
Sebagai wilayah dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, kelangkaan pupuk ini sangat mengkhawatirkan.
Eneng menegaskan bahwa jika masalah ini tidak segera ditangani, akan berdampak serius pada ketahanan pangan dan berpotensi meningkatkan kemiskinan di Garut.
“Kita harus pastikan pupuk subsidi tersedia tepat waktu, terutama bagi para petani kecil. Kelangkaan ini tidak bisa dibiarkan karena dapat mengancam kehidupan para petani dan ketahanan pangan kita,” tambahnya.
Isu lain yang turut disampaikan masyarakat adalah masalah transparansi dalam penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), serta kebutuhan alat peraga pendidikan di sekolah swasta dan BPJS untuk guru.
Warga juga menyampaikan aspirasi mengenai perlunya bantuan pendidikan bagi anak-anak yang putus kuliah agar mereka bisa menyelesaikan pendidikan tinggi.
Eneng berkomitmen untuk membawa semua aspirasi ini kepada pihak terkait, dengan harapan pemerintah segera menindaklanjuti dan mencari solusi yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat Garut.***
Penulis : Soni Tarsoni
