WARTAGARUT.COM – Pelantikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut tidak sekadar menjadi agenda seremonial atau rutinitas rotasi jabatan.
Momentum tersebut justru dimanfaatkan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin untuk menegaskan arah reformasi birokrasi yang dinilai sudah menjadi tuntutan mutlak demi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Syakur saat mengambil sumpah jabatan 88 PNS, terdiri dari 69 pejabat struktural dan 19 pejabat fungsional, yang digelar di Gedung Pendopo Garut, Kecamatan Garut Kota, Selasa (6/1/2026).
“Pelantikan ini bukan sekadar mengisi jabatan kosong atau rotasi biasa. Ini bagian dari upaya menjawab tuntutan reformasi birokrasi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi,” tegas Syakur dalam arahannya di hadapan para pejabat yang baru dilantik.
Menurut Syakur Amin, tuntutan reformasi birokrasi kini semakin menguat, terutama terkait peningkatan kualitas pelayanan publik serta kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia menekankan bahwa aparatur pemerintah harus mampu bekerja lebih responsif, adaptif, dan profesional dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Syakur Amin juga menyoroti persoalan akurasi data, khususnya yang berkaitan dengan layanan publik dan penyaluran bantuan sosial.
Ia secara khusus memberikan instruksi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta para camat dan lurah agar lebih proaktif menyikapi keluhan masyarakat.
“Ketika ada masalah, saya mohon camat dan lurah cepat cari informasi, cepat cari solusinya. Komunikasikan dengan baik,” ujarnya.
Bupati Garut mengakui masih adanya keluhan masyarakat terkait bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya integrasi dan validasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang adil dan tepat.
Sebagai langkah konkret, Abdusy Syakur Amin menyampaikan rencana untuk berkoordinasi langsung dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia pada pekan depan.
Koordinasi tersebut difokuskan pada penguatan integrasi data kemiskinan Desil 1 hingga Desil 5, agar penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Garut dapat lebih efektif dan akurat.
Menutup arahannya, Syakur menegaskan bahwa kebijakan mutasi dan rotasi jabatan kali ini dilakukan dengan pendekatan kompetensi dan manajemen talenta.
Ia menyebut Pemerintah Kabupaten Garut saat ini tengah mendorong sistem penempatan aparatur berdasarkan kemampuan dan potensi yang terukur.
“Kita punya data orang-orang hebat. Tentu saja ada ukurannya, dan ukurannya adalah kompetensi. Ini yang sedang kita perkuat melalui manajemen talenta,” kata Syakur Amin.
Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Garut berharap dapat melahirkan aparatur birokrasi yang tangguh, profesional, dan responsif, sejalan dengan tuntutan pelayanan publik di era digital.
Dalam pelantikan tersebut, turut dilantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yakni Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ir. Beni Yoga Gunasantika, M.P, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan drh. Dyah Savitri, M.A, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Agus Kurniawan, S.Si., M.E.***
Penulis : Soni Tarsoni
Komentar