WARTAGARUT.COM – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Enjang Tedi, mengapresiasi pembuatan film Arul (Hadiah Terbaik) yang digarap Polres Kabupaten Tasikmalaya bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
Film dokumenter itu menjadi contoh yang sangat baik dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak.
Terlebih lagi, hingga saat ini kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Barat masih mengkhawatirkan.
Bukan hanya perundungan, masih ada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual, perdagangan manusia, putus sekolah, hingga penyalahgunaan narkotika.
“Kita harus mengubah paradigma. Seringkali, ketika ada persoalan yang menimpa anak, seperti perundungan atau kekerasan, itu dianggap sebagai aib yang harus disembunyikan, sehingga masalahnya tidak pernah terselesaikan,” ujar Enjang setelah menonton film Arul dalam peringatan Hari Anak Nasional di Kota Tasikmalaya, Ahad, 23 Juli 2023.
Ia menjelaskan, hingga saat ini masih banyak orang tua dan pihak terkait yang merahasiakan kasus kekerasan terhadap anak karena dianggap memalukan, sehingga masalah ini tidak pernah benar-benar diatasi dan justru semakin menyebar.
“Seharusnya, kita mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Putuskan mata rantainya. Selesaikan agar tidak berlarut-larut dan semakin rumit. Jika kita menganggapnya sebagai aib dan menyembunyikannya, di masa depan hal itu bisa menjadi bom waktu. Jika tindak kekerasan terhadap anak tidak ditangani dengan baik, korban berpotensi menjadi pelaku kekerasan juga,” paparnya.
Politikus Partai Amanat Nasional asal Garut itu menegaskan pentingnya untuk tidak memberi pembenaran atas kekerasan yang menimpa anak.
Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap masalah yang melibatkan anak.
“Seperti yang dilakukan Polres Kabupaten Tasikmalaya dalam kasus Arul. Penanganan kasus yang dilakukan oleh polisi terasa lebih manusiawi dan sesuai dengan Undang-Undang. Masalah terselesaikan dan tidak ada pihak yang dirugikan,” tambah Enjang.
Arul, seorang anak dari keluarga miskin, terlibat dengan polisi karena terbukti melakukan pencurian.
Warga setempat mengusirnya dan melaporkannya ke aparat kepolisian karena muak dengan perilakunya.
Untuk meredam amarah warga dan menyelamatkan masa depan Arul, Polres Kabupaten Tasikmalaya mengangkatnya sebagai anak asuh.
Selama berbulan-bulan, ia tinggal di sebuah panti asuhan khusus untuk anak-anak di unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kabupaten Tasikmalaya.
Selama tinggal di sana, ia berinteraksi dengan polisi. Setiap hari dihabiskannya bersama polisi, bahkan ia ikut serta dalam apel dan menjadi ajudan kapolres saat menjadi inspektur upacara.
Kisah ini kemudian diangkat ke layar lebar menjadi film berjudul Arul (Hadiah Terbaik). Kini, Arul sudah melanjutkan sekolah formal dan menimba ilmu agama di pondok pesantren.
Apresiasi atas Keragaman Beragama
Enjang menilai ada banyak pesan menarik yang terkandung dalam film tersebut. Salah satunya adalah tentang keragaman kehidupan beragama.
Dalam film tersebut, Arul tinggal di rumah Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kabupaten Tasikmalaya, Aiptu Josner Siringgoringgo, yang merupakan seorang non muslim.
Ketika azan berkumandang, Ringgo meminta Arul untuk melaksanakan salat.
“Hak Arul sebagai seorang muslim tetap dihormati. Bagi saya, pesan itu sangat mengena. Potret toleransi yang sangat bagus. Kabupaten Tasikmalaya yang dikenal sebagai kota santri telah menyebarkan pesan-pesan kemanusiaan yang baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto, menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang, anak-anak yang terlibat masalah hukum harus tetap diperlakukan dengan baik, dan hak-hak mereka tidak boleh diganggu, meskipun anak tersebut dalam posisi sebagai pelaku atau tersangka.
“Dalam penanganan anak yang terlibat hukum, pendekatannya harus berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa. Melalui film ini, ada banyak pesan yang ingin kami sampaikan. Film ini kami buat sebagai sarana edukasi untuk semua orang,” jelas Ato.
Ia menegaskan, perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, hingga seluruh elemen masyarakat.
“Kami sebagai lembaga perlindungan anak yang independen, terus mengajak semua pihak untuk selalu melindungi hak-hak anak. Hari ini kita melindungi anak, esok anak akan melindungi kita,” tutupnya.***
