WARTAGARUT.COM – Calon Bupati Garut nomor urut 02, Abdusy Syakur Amin, menghadiri pertemuan Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, pada Sabtu, 02 November 2024.
Acara yang berlangsung di Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Assanusiyah Aly Mintarsih ini menjadi ajang diskusi tentang peran NU dan ulama dalam mendampingi kebijakan pemerintahan ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Syakur Amin menyoroti pentingnya NU sebagai wadah aspirasi masyarakat yang harus mampu mengakomodasi berbagai harapan dan pemikiran anggotanya.
Menurutnya, NU diharapkan berperan dalam memberikan pedoman yang konkret melalui arahan dan panduan ulama, serta menjadi bagian dari kebijakan pemerintah yang legitimatif.
“Saya berharap nantinya NU bisa mengakomodasi semua pikiran dan harapan warganya, dan dapat disosialisasikan,”ungkap Syakur Amin.
“Para ulama akan berperan sebagai pemberi pedoman dalam setiap aktivitas masyarakat, dan hal tersebut akan dilegitimasi melalui peraturan pemerintah,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan kedekatannya dengan NU sejak lahir, yang terbentuk dari latar belakang keluarganya.
“Saya NU sejak lahir. Kakek saya pernah menjabat sebagai Ketua Rais NU, bapak saya Ketua PBNU, dan saya sendiri saat ini menjadi Wakil Ketua PCNU di Garut,”katnya Syakur Amin.
Dalam kesempatan itu, Syakur Amin menyatakan niat tulusnya maju sebagai calon bupati.
“Ini adalah keterpanggilan saya untuk membantu. Saya mencalonkan diri karena ingin membantu masyarakat, bukan karena materi.”tuturnya.
Syakur Amin menambahkan bahwa dalam membangun masyarakat modern, kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama yang berlatar belakang agama, adalah suatu keharusan.
Ulama, dalam pandangannya, memainkan peran penting sebagai sumber arahan yang relevan bagi masyarakat modern.
Syakur Amin juga menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah dan ulama dalam menentukan kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan masyarakat.
“Nantinya, dalam membuat kebijakan, saya akan meminta pendapat para ulama dan mengajak diskusi dari dua belah pihak. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan benar-benar mengutamakan kemaslahatan masyarakat,” tutupnya.***
Penulis : Soni Tarsoni
