Home / Birokrasi

Kamis, 27 Januari 2022 - 18:46 WIB

Pemkab Garut Sosialisasikan PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diselenggarakan di Auditorium Kampus 4 Universitas Garut, Jalan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis (27/1/2022).

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diselenggarakan di Auditorium Kampus 4 Universitas Garut, Jalan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis (27/1/2022).

GARUT, Tarogong Kidul – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut menggelar acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat di Auditorium Kampus 4 Universitas Garut, Jalan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis (27/1/2022).

Sosialisasi ini diikuti 90 peserta berasal dari perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut.

Kepala BKD Garut, Didit Fajar Putradi, menjelaskan, PP Nomor 94 Tahun 2021 ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP Nomor 53 Tahun 2021 berkaitan dengan disiplin PNS. Peraturan ini sendiri tehtunya harus dijadikan pedoman bagi PNS dalam bersikap dan berperilaku, serta tidak boleh melanggar ketentuan yang sudah berlaku.

Baca juga   Jelang Hari Jadi Garut ke 209, Banyak Torehan Prestasi yang Diraih Pemkab Garut

“Ada beberapa hal yang baru yang secara substantif berbeda antara PP 53 dengan PP 94 ini, dan tentu harus segera dipahami dan diketahui,” ucap Didit.

Didit mengungkapkan, ada beberapa jenis sanksi yang terdapat dalam peraturan tersebut, salah satunya pemberian sanksi disiplin yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) selaku pihak yang menjaga dan membina PNS secara langsung.

“Jadi ada sanksi yang bisa diberikan oleh pengawas bagi pelaksana ada yang sanksi yang diberikan oleh administrator, dan ada juga sanksi yang diberikan oleh PPTP atau pejabat pimpinan tinggi Pratama, disamping tentu ada untuk yang sanksi disiplin sedang serta yang berat ada yang oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) gitu ya,” ucapnya.

Baca juga   BNPT RI Apresiasi Respon Cepat Pemkab Garut Terkait Beredarnya Paham NII di Kabupaten Garut

Meski demikian, imbuh Didut, ada persamaan dari PP Nomor 53 Tahun 2010 dan PP Nomor 94 Tahun 2021 yaitu untuk hukuman disiplin terdiri atas hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat yang memiliki perbedaan dari segi pelanggaran yang dilakukan dan hukuman yang akan diterima.

“Yang (hukuman disiplin) sedang ini sekarang sudah kaitannya dengan apa namanya pemotongan tunjangan kinerja bagi seorang PNS di disiplin sedang ini, ada yang selama 25 % untuk kurun waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan,” katanya.

Kepala BKD Garut juga menyebutkan, berdasarkan instruksi Bupati Garut, pihaknya telah mengimbau setiap kantor SKPD untuk mengganti banner-banner mengenai kewajiban dan larangan menjadi berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021.

Share :

Baca Juga

Birokrasi

Provinsi Jabar Perbaiki 2.400 Rutilahu di Garut

Birokrasi

Diskominfo Garut Bentuk Relawan P4GN

Birokrasi

Bupati Garut Resmikan Jalan Poros Penghubung Kecamatan Pakenjeng dan Cikelet

Birokrasi

Pemkab Garut Akan Ujicobakan Aspal Palstik Spanjang 23Km di Tahun 2022

Birokrasi

Kelurahan Kota Wetan Raih Juara, Berkat Invovasi Warga Bantu Warga

Birokrasi

Jelang Ramadan dan Idul Fitri, Pemkab Garut Jamin Komoditas Hortikultura Terpenuhi

Birokrasi

ACT Garut salurkan Bantuan Program Sahabat Dai Indonesia

Birokrasi

Jumlah lansia di Kabupaten Garut kurang lebih 9% dari jumlah penduduk