WARTAGARUT.COM – Calon Legislatif (caleg) DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Garut, Nomor urut 4 dari Partai NasDem, Dandi Ryadi, menegaskan komitmennya dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Dandi Ryadi berjanji untuk mengawal kebijakan yang diinisiasi oleh Anies Rasyid Baswedan di tingkat daerah, dengan fokus utama pada perbaikan kualitas program bantuan sosial.
“Saya akan mendorong perbaikan ketepatan sasaran pada program bantuan sosial langsung, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).”
Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, Dandi Ryadi juga berkomitmen untuk mendorong peningkatan program yang bersifat tidak langsung.
Ini mencakup insentif dan kebijakan untuk menumbuhkan sektor riil yang dapat berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi produktif lainnya.
“Kami akan mendorong program yang bersifat ‘memberi kail’, bukan hanya ‘memberi ikan’,” tambahnya dengan tegas.
Selain itu, Dandi Ryadi juga memprioritaskan masalah ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok rakyat.
Dia merinci rencananya melalui program “JAS MERAH PUTIH,” yang melibatkan jaringan pasar penyedia kebutuhan pokok murah berbasis komunitas di desa dan kantong kemiskinan kota.
“Kami akan memastikan bahwa masyarakat, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi menengah dan bawah, dapat dengan mudah memperoleh kebutuhan pokok mereka,” ujarnya.
Dalam aspek akses dan keterjangkauan biaya layanan publik, Dandi Ryadi berkomitmen untuk memastikan bahwa masyarakat segmen ekonomi menengah dan bawah dapat mengakses dengan mudah layanan transportasi, pendidikan, dan kesehatan.
“Kami akan bekerja keras untuk mewujudkan sistem jaminan sosial yang tepat sasaran, komprehensif, dan inklusif,” kata Dandi Ryadi, khususnya bagi kelompok informal miskin, lansia, dan rentan tanpa menciptakan ketergantungan.
Dengan gerakan korporasi rakyat di Kabupaten Garut yang diusungnya, Dandi Ryadi menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dikejar haruslah beriringan dengan upaya konkret pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
“Gerakan ini melibatkan kerjasama kolektif dan kolaboratif dari berbagai elemen masyarakat dan stakeholder untuk memastikan bahwa akses dan biaya layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.”pungkasnya. (soni)***
