WARTAGARUT.COM – Pekerja yang ingin mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kemnaker 2026 sebesar Rp900.000 tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri.
Calon penerima ditentukan berdasarkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah.
Program BSU 2026 menyasar sekitar 13,3 juta pekerja sebagai bagian dari stimulus ekonomi kuartal IV/2026.
Bantuan diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, sehingga setiap penerima yang memenuhi ketentuan akan memperoleh Rp900.000 sekaligus.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan ketentuan penyaluran bantuan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Isi Artikel
Cara Daftar BSU 2026, Pekerja Tidak Perlu Mengajukan Sendiri
Bagi buruh, karyawan, maupun pekerja swasta yang mencari informasi cara daftar BSU 2026, hal pertama yang perlu dipahami adalah mekanisme pendataannya.
Pekerja tidak perlu mengajukan permohonan langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan ataupun Kemnaker.
Data calon penerima bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk kemudian diproses sesuai ketentuan pemerintah.
Meski tidak ada pendaftaran mandiri, pekerja dapat melakukan sejumlah langkah untuk memastikan data kepesertaannya sesuai.
Berikut hal yang perlu diperiksa:
1. Menghubungi bagian HRD atau personalia perusahaan tempat bekerja untuk memastikan data pekerja telah dilaporkan.
2. Memastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan identitas pada KTP.
3. Memastikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan aktif hingga Agustus 2026.
4. Memastikan data upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sudah benar.
5. Memantau informasi resmi mengenai hasil verifikasi dan penetapan penerima BSU melalui kanal Kemnaker.
Pemeriksaan tersebut penting karena penentuan penerima mengacu pada data kepesertaan dan upah yang tercatat dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan.
Syarat Penerima BSU Kemnaker 2026 Rp900.000
Tidak semua pekerja otomatis memperoleh bantuan subsidi upah. Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon penerima.
Mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, persyaratan penerima BSU 2026 meliputi:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori Pekerja Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
3. Menerima upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau mengikuti batas upah minimum daerah sesuai ketentuan.
4. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI aktif, maupun anggota Polri aktif.
5. Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Khusus pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas maksimal upah disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, apabila suatu daerah tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Upah yang menjadi dasar penentuan penerima merupakan upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponennya mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.
Cara Cek Status Penerima BSU 2026
Pekerja dapat memantau informasi penerima melalui kanal resmi yang disediakan pemerintah. Salah satu alamat yang perlu diketahui adalah situs BSU Kemnaker.
1. Melalui situs resmi Kemnaker
Pekerja dapat mengakses https://bsu.kemnaker.go.id untuk memperoleh informasi dan mengikuti mekanisme pengecekan yang tersedia.
Pastikan hanya menggunakan situs resmi Kemnaker. Mekanisme pengecekan status penerima dapat berubah mengikuti pengumuman pemerintah.
2. Melalui BPJS Ketenagakerjaan dan aplikasi JMO
Pekerja juga dapat memeriksa informasi kepesertaan melalui layanan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
Pastikan data kepesertaan, identitas, dan informasi upah tercatat dengan benar. Jangan menganggap menu atau informasi kepesertaan sebagai penetapan resmi penerima BSU.
3. Menghubungi HRD perusahaan
Bagian HRD atau personalia dapat membantu pekerja memastikan data kepesertaan dan upah yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Jika terdapat ketidaksesuaian NIK, data upah, atau status kepesertaan, pekerja dapat meminta perusahaan melakukan pemeriksaan dan pembaruan sesuai prosedur.
Kapan BSU Rp900 Ribu Cair?
Pemerintah menjadwalkan penyaluran BSU 2026 pada November hingga Desember 2026. Namun, tanggal pasti penerimaan setiap pekerja bergantung pada penyelesaian proses verifikasi dan mekanisme penyaluran.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bantuan diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan.
“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker.
Bantuan tersebut merupakan akumulasi pembayaran Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Penyalurannya direncanakan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Pemerintah juga menyiapkan program ini untuk sekitar 13,3 juta pekerja sebagai bagian dari stimulus ekonomi akhir tahun 2026.
Waspadai Informasi Pendaftaran BSU Tidak Resmi
Pekerja perlu berhati-hati terhadap informasi yang menawarkan jasa pendaftaran atau menjanjikan pencairan BSU dengan imbalan tertentu.
BSU bukan program yang mengharuskan pekerja membayar biaya pendaftaran. Karena itu, jangan memberikan NIK, nomor rekening, kode OTP, maupun data pribadi lainnya melalui tautan yang tidak dapat dipastikan keasliannya.
Untuk memperoleh informasi terbaru mengenai persyaratan, mekanisme pengecekan, dan penyaluran bantuan, pekerja dapat mengakses situs resmi Kemnaker melalui https://bsu.kemnaker.go.id.
Dengan memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan informasi upah sudah sesuai, pekerja dapat mengurangi risiko kendala dalam proses verifikasi penerima BSU 2026.
Penulis : Soni Tarsoni
Editor : Soni Tarsoni

















Komentar