WARTAGARUT.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menempatkan dua rentang waktu sebagai perhatian utama, yakni pukul 02.00–08.00 dan 17.00–19.30 waktu setempat.
Pengawasan tersebut menyasar seluruh tahapan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari penerimaan bahan baku, proses memasak, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pengawasan pada dua waktu tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP), sekaligus menekan risiko persoalan keamanan pangan.
“Ini adalah upaya kita dalam memperketat pengawasan proses produksi MBG, utamanya dalam menekan kasus dalam hal keamanan pangan,” ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis BGN, Rabu (18/11/2026).
Dua Waktu yang Menjadi Fokus Pengawasan
BGN membagi pengawasan operasional dapur MBG ke dalam dua periode dengan aktivitas yang berbeda.
Rentang pertama berlangsung pukul 02.00–08.00.
Pada waktu ini, dapur SPPG menjalankan proses produksi hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Sementara itu, rentang kedua berlangsung pukul 17.00–19.30. Pengawasan difokuskan pada penerimaan dan pemeriksaan bahan baku serta pencatatan sisa makanan.
Kedua periode tersebut dinilai membutuhkan kehadiran personel yang bertanggung jawab agar proses operasional tidak berjalan tanpa pengawasan.
BGN menekankan pentingnya keterlibatan Kepala SPPG dan Pengawas Gizi untuk memastikan relawan serta petugas melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
Apel Harian Libatkan SPPG di Seluruh Indonesia
Untuk memperkuat pengawasan, BGN menggelar apel rutin setiap hari secara daring melalui platform Zoom.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan, kegiatan tersebut melibatkan pejabat BGN di tingkat pusat dan perwakilan seluruh SPPG di Indonesia.
Apel dipimpin oleh Penanggung Jawab (PJ) wilayah yang berasal dari pejabat eselon I dan II BGN.
Kepala BGN juga beberapa kali turut memimpin kegiatan tersebut.
Menurut Tysa, apel harian tidak hanya digunakan untuk memeriksa kesiapan dan kehadiran personel, tetapi juga memastikan pengawasan berjalan pada setiap tahapan penyelenggaraan MBG.
“Kehadiran personel yang bertanggung jawab pada setiap tahapan tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), sekaligus meminimalkan potensi permasalahan, terutama yang berkaitan dengan keamanan pangan,” kata Tysa.
Menjadi Sarana Evaluasi Persoalan di Daerah
Selain pengawasan teknis, apel rutin juga dimanfaatkan sebagai forum koordinasi antara pemerintah pusat dan pelaksana program di daerah.
Melalui forum tersebut, setiap SPPG dapat menyampaikan perkembangan operasional, kendala di lapangan, hingga persoalan yang membutuhkan tindak lanjut pemerintah pusat.
Sudaryono menilai komunikasi rutin diperlukan agar informasi dari daerah dapat diterima lebih cepat dan menjadi bahan evaluasi.
“Forum ini menjadi wadah yang baik untuk berdiskusi dan menyampaikan informasi secara update dari setiap wilayah ke pusat,” ujarnya.
Penguatan pengawasan ini menempatkan keamanan pangan sebagai salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan MBG.
Konsistensi penerapan SOP, pemeriksaan bahan baku, pengawasan proses produksi, dan ketepatan distribusi menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas makanan yang diterima masyarakat.***
Penulis : Soni Tarsoni
Editor : Soni Tarsoni

















Komentar