DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini Poin Penting dan Aturannya

Jumat, 20 November 2026 - 07:01 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi suasana rapat paripurna DPR RI dalam pembahasan dan pengesahan undang-undang.

Ilustrasi suasana rapat paripurna DPR RI dalam pembahasan dan pengesahan undang-undang.

WARTAGARUT.COM – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Pengesahan tersebut mengakhiri perjalanan pembahasan regulasi yang telah berlangsung sekitar 18 tahun.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna yang menjadi tahap akhir persetujuan di tingkat parlemen.

Undang-undang ini menjadi salah satu instrumen hukum untuk memperkuat upaya negara memulihkan kerugian akibat tindak pidana.

Pengaturannya tidak hanya menyangkut perampasan aset berdasarkan putusan pidana, tetapi juga membuka mekanisme perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu.

Puan menyebut pengesahan regulasi tersebut merupakan penyelesaian pembahasan yang telah lama dinantikan masyarakat.

“Undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” kata Puan, dikutip dari keterangan resmi DPR RI.

Isi UU Perampasan Aset dan Mekanisme Perampasannya

Salah satu ketentuan penting dalam UU Perampasan Aset adalah mekanisme non-conviction based forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.

Namun, mekanisme tersebut tidak berlaku tanpa batas.

Berdasarkan penjelasan ketentuan yang diberitakan ANTARA, perampasan tanpa putusan pidana dapat ditempuh dalam kondisi tertentu, antara lain ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

Nilai aset yang menjadi objek mekanisme tersebut paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh.

Permohonan perampasan diajukan Jaksa Pengacara Negara kepada pengadilan, dengan kewajiban membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana.

Baca Juga :  Longsor Tutup Sebagian Jalan Garut–Tasikmalaya, Polisi Berlakukan Buka Tutup

Dengan demikian, perampasan aset bukan berarti negara dapat mengambil harta seseorang secara sepihak.

Prosesnya tetap melibatkan pemeriksaan pengadilan dan ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Jenis Aset yang Dapat Dirampas

Pengaturan tersebut mencakup beberapa kategori aset, di antaranya:

  • Aset yang berasal dari hasil tindak pidana.
  • Aset hasil kejahatan yang telah dialihkan atau diubah menjadi bentuk kekayaan lain.
  • Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.
  • Aset yang tidak diketahui pemiliknya.
  • Aset sah milik pelaku yang dapat digunakan sebagai pengganti apabila aset hasil kejahatan tidak ditemukan atau tidak dapat dieksekusi.

UU ini juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik.

Mereka dapat mengajukan keberatan serta meminta ganti kerugian sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak Hanya Korupsi, Sejumlah Kejahatan Lain Juga Tercakup

Cakupan UU Perampasan Aset tidak terbatas pada tindak pidana korupsi. Sejumlah tindak pidana lain juga masuk dalam pengaturannya.

Berdasarkan rincian yang disampaikan ANTARA, cakupan tersebut meliputi narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Penjelasan ketentuan juga mencakup kejahatan yang berkaitan dengan judi daring, investasi, perjalanan haji dan umrah, serta aset kripto.

Pengaturan ini memperluas instrumen pemulihan aset agar hasil tindak pidana tidak mudah dinikmati pelaku melalui pengalihan atau penyamaran kepemilikan kekayaan.

Dua Badan Baru Disiapkan untuk Pengelolaan dan Pengawasan

Pengesahan UU Perampasan Aset juga membawa konsekuensi kelembagaan. DPR menyampaikan rencana pembentukan dua badan baru, yakni badan pengelola perampasan aset dan badan pengawas perampasan aset.

Baca Juga :  Tembus 200 Prestasi, Siswa SD Muhammadiyah di PCM Garut Kota Bersiap ke Nasional

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan badan pengelola akan dipisahkan dari aparat penegak hukum.

Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk mencegah konflik kepentingan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset.

Sementara itu, badan pengawas disiapkan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan.

Menurut Habiburokhman, pengawasan diperlukan untuk mencegah aturan tersebut menjadi alat penindasan atau pemerasan oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Puan Maharani Sebut Pembahasan Melibatkan Partisipasi Publik

Puan menyatakan proses penyusunan UU Perampasan Aset melibatkan berbagai kelompok, mulai dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, hingga elemen masyarakat.

Dalam laporan pembahasan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut telah diselenggarakan 87 rapat bersama berbagai elemen. Komisi III juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi.

Puan menilai pembahasan regulasi tersebut dilakukan secara hati-hati dan dapat diakses publik.

Meski telah disahkan DPR, pelaksanaan undang-undang masih memerlukan tahapan lanjutan.

Berdasarkan ketentuan yang dirangkum ANTARA, UU tersebut mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.

Ketentuan itu juga menyebut perampasan aset hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.

Dengan demikian, pengesahan UU Perampasan Aset menjadi tahap penting dalam pembentukan instrumen pemulihan aset hasil kejahatan.

Efektivitasnya selanjutnya akan bergantung pada aturan pelaksanaan, pembentukan lembaga, serta pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara.***

Penulis : Soni Tarsoni

Editor : Soni Tarsoni

Follow WhatsApp Channel wartagarut.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Zulkifly Chaniago Ingatkan Dampak Gadget, Budaya Membaca dan Interaksi Sosial Jangan Hilang
Festival Literasi Garut 2026, Aceng Malki Soroti Minat Baca dan Bantuan Buku
Pilkades Garut 2027 Beralih ke Sistem Digital, Aceng Malki Dorong Sosialisasi Dipercepat
Reses DPRD Jabar, Aceng Malki Tampung Aspirasi Warga Garut soal MBG, Jalan Rusak dan Rutilahu
Subhan Fahmi Apresiasi Atletik Garut, Agustina Manik Borong 3 Emas Porprov Jabar 2026
Aceng Malki Dorong IPNU-IPPNU Garut Perkuat Advokasi Sosial dan Pendidikan
Ceng Malki Kunjungi SMAN 2 Cirebon, Bahas Tantangan Dunia Pendidikan
Ceng Malki Kunjungi SMKN 1 Mundu, Soroti Pendidikan Vokasi

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 07:01 WIB

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini Poin Penting dan Aturannya

Rabu, 18 November 2026 - 22:40 WIB

Zulkifly Chaniago Ingatkan Dampak Gadget, Budaya Membaca dan Interaksi Sosial Jangan Hilang

Rabu, 18 November 2026 - 21:49 WIB

Festival Literasi Garut 2026, Aceng Malki Soroti Minat Baca dan Bantuan Buku

Selasa, 17 November 2026 - 20:00 WIB

Pilkades Garut 2027 Beralih ke Sistem Digital, Aceng Malki Dorong Sosialisasi Dipercepat

Selasa, 17 November 2026 - 19:37 WIB

Reses DPRD Jabar, Aceng Malki Tampung Aspirasi Warga Garut soal MBG, Jalan Rusak dan Rutilahu

Berita Terbaru