WARTAGARUT.COM – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Pengesahan tersebut mengakhiri perjalanan pembahasan regulasi yang telah berlangsung sekitar 18 tahun.
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna yang menjadi tahap akhir persetujuan di tingkat parlemen.
Undang-undang ini menjadi salah satu instrumen hukum untuk memperkuat upaya negara memulihkan kerugian akibat tindak pidana.
Pengaturannya tidak hanya menyangkut perampasan aset berdasarkan putusan pidana, tetapi juga membuka mekanisme perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu.
Puan menyebut pengesahan regulasi tersebut merupakan penyelesaian pembahasan yang telah lama dinantikan masyarakat.
“Undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” kata Puan, dikutip dari keterangan resmi DPR RI.
Isi UU Perampasan Aset dan Mekanisme Perampasannya
Salah satu ketentuan penting dalam UU Perampasan Aset adalah mekanisme non-conviction based forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.
Namun, mekanisme tersebut tidak berlaku tanpa batas.
Berdasarkan penjelasan ketentuan yang diberitakan ANTARA, perampasan tanpa putusan pidana dapat ditempuh dalam kondisi tertentu, antara lain ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.
Nilai aset yang menjadi objek mekanisme tersebut paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh.
Permohonan perampasan diajukan Jaksa Pengacara Negara kepada pengadilan, dengan kewajiban membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana.
Dengan demikian, perampasan aset bukan berarti negara dapat mengambil harta seseorang secara sepihak.
Prosesnya tetap melibatkan pemeriksaan pengadilan dan ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Jenis Aset yang Dapat Dirampas
Pengaturan tersebut mencakup beberapa kategori aset, di antaranya:
- Aset yang berasal dari hasil tindak pidana.
- Aset hasil kejahatan yang telah dialihkan atau diubah menjadi bentuk kekayaan lain.
- Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.
- Aset yang tidak diketahui pemiliknya.
- Aset sah milik pelaku yang dapat digunakan sebagai pengganti apabila aset hasil kejahatan tidak ditemukan atau tidak dapat dieksekusi.
UU ini juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik.
Mereka dapat mengajukan keberatan serta meminta ganti kerugian sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak Hanya Korupsi, Sejumlah Kejahatan Lain Juga Tercakup
Cakupan UU Perampasan Aset tidak terbatas pada tindak pidana korupsi. Sejumlah tindak pidana lain juga masuk dalam pengaturannya.
Berdasarkan rincian yang disampaikan ANTARA, cakupan tersebut meliputi narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Penjelasan ketentuan juga mencakup kejahatan yang berkaitan dengan judi daring, investasi, perjalanan haji dan umrah, serta aset kripto.
Pengaturan ini memperluas instrumen pemulihan aset agar hasil tindak pidana tidak mudah dinikmati pelaku melalui pengalihan atau penyamaran kepemilikan kekayaan.
Dua Badan Baru Disiapkan untuk Pengelolaan dan Pengawasan
Pengesahan UU Perampasan Aset juga membawa konsekuensi kelembagaan. DPR menyampaikan rencana pembentukan dua badan baru, yakni badan pengelola perampasan aset dan badan pengawas perampasan aset.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan badan pengelola akan dipisahkan dari aparat penegak hukum.
Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk mencegah konflik kepentingan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset.
Sementara itu, badan pengawas disiapkan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan.
Menurut Habiburokhman, pengawasan diperlukan untuk mencegah aturan tersebut menjadi alat penindasan atau pemerasan oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Puan Maharani Sebut Pembahasan Melibatkan Partisipasi Publik
Puan menyatakan proses penyusunan UU Perampasan Aset melibatkan berbagai kelompok, mulai dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, hingga elemen masyarakat.
Dalam laporan pembahasan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut telah diselenggarakan 87 rapat bersama berbagai elemen. Komisi III juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi.
Puan menilai pembahasan regulasi tersebut dilakukan secara hati-hati dan dapat diakses publik.
Meski telah disahkan DPR, pelaksanaan undang-undang masih memerlukan tahapan lanjutan.
Berdasarkan ketentuan yang dirangkum ANTARA, UU tersebut mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.
Ketentuan itu juga menyebut perampasan aset hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.
Dengan demikian, pengesahan UU Perampasan Aset menjadi tahap penting dalam pembentukan instrumen pemulihan aset hasil kejahatan.
Efektivitasnya selanjutnya akan bergantung pada aturan pelaksanaan, pembentukan lembaga, serta pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara.***
Penulis : Soni Tarsoni
Editor : Soni Tarsoni

















Komentar