WARTAGARUT.COM – Pemerintah menyepakati pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 dengan proses pendaftaran yang direncanakan berlangsung pada November ini.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah rapat finalisasi persoalan kepegawaian bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Kesepakatan tersebut menjadi kabar penting bagi masyarakat yang menantikan pembukaan seleksi aparatur sipil negara (ASN), termasuk lulusan baru atau fresh graduate yang ingin mengikuti seleksi CPNS.
Prasetyo mengatakan, rekrutmen diperlukan untuk memperbarui komposisi pegawai negeri sipil sekaligus memenuhi kebutuhan aparatur yang akan mengawal program prioritas pemerintah.
“Rencana bulan November ini juga akan sudah dilakukan proses pendaftaran,” ujar Prasetyo dalam keterangan kepada wartawan.
Meski demikian, pemerintah belum merinci tanggal pasti pembukaan dan penutupan pendaftaran, jumlah formasi nasional, maupun daftar lengkap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang akan menerima CPNS
.
Karena itu, calon pelamar perlu membedakan antara kesepakatan rekrutmen dan pengumuman resmi formasi.
Informasi teknis seleksi tetap harus menunggu pengumuman pemerintah melalui kanal resmi.
Isi Artikel
CPNS 2026: Mahkamah Agung Siapkan 2.830 Formasi
Salah satu informasi kebutuhan pegawai yang mulai disampaikan instansi pemerintah berasal dari Mahkamah Agung (MA).
Melalui pemberitaan resmi MARINews, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Mahkamah Agung, Sobandi, menyampaikan rencana rekrutmen sebanyak 2.830 formasi CPNS dan 1.600 calon hakim (cakim) untuk tahun anggaran 2026.
Pengumuman rekrutmen tersebut direncanakan terbit pada akhir November 2026.
Sobandi menjelaskan, penambahan personel diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan peradilan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Menurutnya, setiap tahun sekitar 500 hakim dan aparatur peradilan memasuki masa pensiun atau meninggal dunia.
Kondisi tersebut berdampak pada kebutuhan pengisian personel untuk menjaga kelancaran pelayanan pengadilan.
Mahkamah Agung juga disebut menjadi salah satu dari 14 kementerian dan lembaga yang mendapatkan prioritas penambahan sumber daya manusia pada tahun ini.
Namun, rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, persyaratan pelamar, serta pembagian penempatan CPNS MA masih menunggu pengumuman resmi.
Apakah Kuota CPNS 2026 Mencapai 160.000 Formasi?
Angka sekitar 160.000 sempat menjadi perhatian masyarakat setelah Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan data mengenai jumlah PNS yang memasuki masa pensiun.
Pada Februari 2026, Rini mengisyaratkan kemungkinan pembukaan sekitar 160.000 formasi CPNS.
Angka tersebut berkaitan dengan sekitar 160.000 PNS yang pensiun pada 2025.
Namun, pernyataan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pemerintah telah menetapkan kuota penerimaan CPNS 2026 sebanyak 160.000 orang.
Rini ketika itu juga menjelaskan bahwa kebutuhan formasi harus dihitung berdasarkan usulan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, termasuk kompetensi yang dibutuhkan masing-masing instansi.
Dengan demikian, jumlah formasi nasional CPNS 2026 masih perlu menunggu penetapan dan pengumuman resmi pemerintah.
Formasi CPNS 2026, Instansi Apa Saja yang Perlu Dipantau?
Selain Mahkamah Agung, calon pelamar perlu memantau pengumuman kebutuhan pegawai dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah termasuk instansi yang disebut dalam informasi awal mengenai kemungkinan kebutuhan sektoral.
Namun, rincian jabatan dan jumlah formasinya belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.
Calon peserta juga sebaiknya tidak langsung menganggap suatu jabatan atau instansi pasti membuka lowongan sebelum pengumuman formasi diterbitkan.
Beberapa informasi penting yang perlu diperhatikan ketika pengumuman resmi keluar meliputi:
- Nama instansi dan jabatan yang tersedia.
- Jumlah kebutuhan setiap formasi.
- Kualifikasi pendidikan dan jurusan.
- Persyaratan umum dan khusus pelamar.
- Batas usia sesuai ketentuan jabatan.
- Lokasi penempatan.
- Jadwal pendaftaran dan tahapan seleksi.
Informasi tersebut akan menentukan apakah kualifikasi pendidikan dan persyaratan pelamar sesuai dengan jabatan yang tersedia.
Cara Cek Formasi CPNS 2026 Lewat SSCASN BKN
Calon peserta dapat memantau informasi seleksi melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Portal tersebut menjadi pintu utama sistem seleksi CASN secara nasional.
Berikut langkah yang dapat dilakukan ketika informasi formasi CPNS 2026 sudah tersedia:
- Buka situs resmi https://sscasn.bkn.go.id/.
- Periksa pengumuman dan informasi pengadaan CPNS.
- Cari formasi berdasarkan instansi yang dituju.
- Perhatikan kualifikasi pendidikan dan program studi yang dipersyaratkan.
- Periksa jabatan, jumlah kebutuhan, serta lokasi penempatan.
- Baca persyaratan dan jadwal seleksi sebelum melakukan pendaftaran.
Pelamar juga dapat mengakses informasi melalui situs resmi BKN di https://www.bkn.go.id/ dan Kementerian PANRB di https://www.menpan.go.id/.
Perlu diperhatikan, informasi formasi dan menu layanan dapat berubah mengikuti tahapan pengadaan.
Karena itu, calon peserta sebaiknya menggunakan informasi yang benar-benar sudah dipublikasikan secara resmi.
Persiapkan Dokumen dan Waspadai Link Pendaftaran Palsu
Sambil menunggu pengumuman teknis, calon pelamar dapat mulai memeriksa kesiapan dokumen administrasi.
Beberapa dokumen yang lazim diperlukan dalam seleksi CPNS antara lain KTP, Kartu Keluarga, ijazah, transkrip nilai, pasfoto, serta dokumen pendukung sesuai persyaratan jabatan.
Namun, daftar tersebut bukan pengumuman persyaratan final CPNS 2026. Ketentuan dokumen dapat berbeda berdasarkan instansi dan formasi yang dilamar.
Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap tautan pendaftaran yang beredar melalui media sosial atau pesan berantai.
BKN sebelumnya telah mengingatkan bahwa informasi pembukaan CPNS yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah dapat mengarah pada penipuan dan penyalahgunaan data pribadi.
Jangan memberikan NIK, nomor Kartu Keluarga, kata sandi, maupun kode OTP kepada pihak yang tidak jelas identitas dan kewenangannya.
Dengan adanya kesepakatan pemerintah untuk melaksanakan rekrutmen CPNS 2026, masyarakat kini dapat mulai mempersiapkan diri.
Meski begitu, kepastian jadwal, jumlah formasi nasional, dan persyaratan seleksi tetap harus merujuk pada pengumuman resmi pemerintah melalui SSCASN BKN.***
Penulis : Soni Tarsoni
Editor : Soni Tarsoni
Komentar