WARTAGARUT.COM – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kerusakan infrastruktur jalan, hingga bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) menjadi tiga persoalan yang disampaikan masyarakat kepada Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKB, H. Aceng Malki, dalam kegiatan Reses I Tahun Sidang 2026–2027 di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (17/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung Gedung Pemuda Jalan Perintis Kemerdekaan tersebut, Aceng Malki menampung berbagai masukan warga. Aspirasi itu akan diteruskan kepada pihak terkait, termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.
Isi Artikel
Aceng Soroti Pelaksanaan Program MBG
Terkait program MBG, Aceng Malki menilai kebijakan tersebut memiliki tujuan yang baik sebagai salah satu program prioritas nasional.
Namun, menurutnya, pelaksanaan di lapangan tetap perlu mendapat perhatian agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia menyebut masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik maupun masukan terhadap implementasi program tersebut.
“Tujuannya bagus, tetapi jika implementasi atau pelaksananya belum bagus, tentu harus menjadi perhatian. Setiap kebijakan pemerintah pasti ada pro dan kontra,” ujar Aceng Malki.
Aceng Malki juga menyinggung besarnya anggaran program MBG di Kabupaten Garut. Berdasarkan informasi yang disampaikannya dengan merujuk pada keterangan Bupati Garut, anggaran tersebut disebut mencapai sekitar Rp5 triliun.
Menurut Ceng Malki, besaran itu perlu menjadi perhatian karena nilainya disebut sebanding dengan total APBD Kabupaten Garut yang juga berada di kisaran Rp5 triliun.
Ia mengatakan masukan masyarakat mengenai pelaksanaan MBG akan disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan di tingkat lebih tinggi.
Legislator Parta Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyebut adanya peluang menyampaikan aspirasi tersebut melalui jalur koordinasi politik di tingkat pusat, termasuk kepada H. Muhaimin Iskandar yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Infrastruktur Jalan Garut Selatan Masih Membutuhkan Perhatian
Persoalan kedua yang mengemuka adalah kondisi sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan, terutama di wilayah Garut Selatan.
Ceng Dewan menyebut aspirasi mengenai perbaikan jalan Banjarwangi, Cihurip, Selaawi, dan Limbangan telah beberapa kali disampaikan kepada Bupati Garut.
Namun, keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat penanganannya membutuhkan dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan.
“Kami juga berkolaborasi dengan Pak Bupati, saling membantu dan bekerja sama dengan pemerintah pusat,” katanya.
Aceng Malki menjelaskan, sejumlah titik jalan di wilayah Garut Selatan, termasuk Singajaya dan Banjarwangi, telah mendapatkan penanganan melalui dukungan pemerintah pusat.
Menurutnya, terdapat perbedaan kewenangan dalam pembangunan jalan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
Pemerintah provinsi, misalnya, memiliki batasan dalam menangani jalan yang statusnya bukan jalan provinsi.
Ia mencontohkan, jalan yang berstatus jalan provinsi dapat ditangani melalui kewenangan pemerintah provinsi. Sementara itu, ruas jalan kabupaten membutuhkan mekanisme dan dukungan anggaran melalui jalur lain.
Aceng Malki juga menjelaskan bahwa salah satu alternatif penanganan infrastruktur desa adalah melalui Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes).
Namun, ia menyebut realisasi bantuan tersebut masih terkendala karena belum mendapatkan persetujuan gubernur.
Untuk pembangunan melalui pemerintah pusat, ia menyebut adanya peluang dukungan melalui program infrastruktur yang berkaitan dengan kewenangan DPR RI Komisi V.
Realisasi Bantuan Rutilahu Terkendala Persyaratan
Selain MBG dan infrastruktur jalan, persoalan rumah tidak layak huni menjadi aspirasi berikutnya yang disoroti Aceng.
Ia mengungkapkan, bantuan Rutilahu sebenarnya memiliki sejumlah peluang pendanaan, baik melalui pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat.
Namun, pelaksanaan bantuan di lapangan tidak selalu berjalan sesuai kuota karena terdapat persyaratan teknis yang tidak dapat dipenuhi atau tidak disetujui oleh sebagian calon penerima.
Aceng Malki mencontohkan, dari kuota 100 rumah yang disebut tersedia, hanya sekitar 17 unit yang dapat direalisasikan.
Ia menyebut sebagian masyarakat menolak bantuan karena ketentuan pembangunan rumah dinilai tidak sesuai dengan kondisi maupun keinginan pemiliknya.
Salah satu persoalan yang muncul adalah ketentuan bentuk bangunan. Rumah panggung, misalnya, harus disesuaikan dengan persyaratan bantuan yang mengharuskan konstruksi rumah tembok.
Selain itu, nilai bantuan sekitar Rp20 juta juga dinilai menjadi pertimbangan bagi masyarakat karena harus dibagi untuk kebutuhan material dan upah tenaga kerja.
“Sebagian masyarakat menolak karena rumahnya harus diubah menjadi rumah tembok. Ada juga yang tidak mau ukuran rumahnya menjadi lebih kecil,” ungkapnya.
Menurut Aceng Malki, persoalan tersebut perlu diperhatikan ketika melakukan pendataan calon penerima bantuan.
Dengan begitu, bantuan dapat diarahkan kepada warga yang benar-benar bersedia mengikuti ketentuan program.
Ia juga menyebut masyarakat masih memiliki peluang mengakses program Rutilahu dari sejumlah sumber pendanaan pemerintah.
Aceng Malki membuka peluang agar kuota bantuan yang tidak terserap di wilayah lain dapat diarahkan kepada masyarakat di Desa Mekarjaya, sepanjang memenuhi persyaratan dan tersedia alokasi program.
Aspirasi Warga Akan Diteruskan ke Pemerintah
Melalui kegiatan Reses I Tahun Sidang 2026–2027, Aceng Malki menegaskan bahwa berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui fungsi representasi dan koordinasi pemerintahan.
Tiga persoalan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kualitas pelaksanaan program pemerintah dan kesesuaian kebijakan bantuan dengan kondisi warga di lapangan.
Ia berharap aspirasi yang dihimpun dapat menjadi bahan pembahasan dan ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Penulis : Soni Tarsoni
Editor : Soni Tarsoni

















Komentar