Reses DPRD Jabar, Aceng Malki Tampung Aspirasi Warga Garut soal MBG, Jalan Rusak dan Rutilahu

Selasa, 17 November 2026 - 19:37 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

 Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKB, H. Aceng Malki, saat melaksanakan Reses I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Pemuda Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (17/11/2026).

Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKB, H. Aceng Malki, saat melaksanakan Reses I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Pemuda Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (17/11/2026).

WARTAGARUT.COM – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kerusakan infrastruktur jalan, hingga bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) menjadi tiga persoalan yang disampaikan masyarakat kepada Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKB, H. Aceng Malki, dalam kegiatan Reses I Tahun Sidang 2026–2027 di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (17/11/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung Gedung Pemuda Jalan Perintis Kemerdekaan tersebut, Aceng Malki menampung berbagai masukan warga. Aspirasi itu akan diteruskan kepada pihak terkait, termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.

Aceng Soroti Pelaksanaan Program MBG

Terkait program MBG, Aceng Malki menilai kebijakan tersebut memiliki tujuan yang baik sebagai salah satu program prioritas nasional.

Namun, menurutnya, pelaksanaan di lapangan tetap perlu mendapat perhatian agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia menyebut masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik maupun masukan terhadap implementasi program tersebut.

“Tujuannya bagus, tetapi jika implementasi atau pelaksananya belum bagus, tentu harus menjadi perhatian. Setiap kebijakan pemerintah pasti ada pro dan kontra,” ujar Aceng Malki.

Aceng Malki juga menyinggung besarnya anggaran program MBG di Kabupaten Garut. Berdasarkan informasi yang disampaikannya dengan merujuk pada keterangan Bupati Garut, anggaran tersebut disebut mencapai sekitar Rp5 triliun.

Menurut Ceng Malki, besaran itu perlu menjadi perhatian karena nilainya disebut sebanding dengan total APBD Kabupaten Garut yang juga berada di kisaran Rp5 triliun.

Ia mengatakan masukan masyarakat mengenai pelaksanaan MBG akan disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan di tingkat lebih tinggi.

Baca Juga :  Warehouse Smart Geulis Diresmikan di Garut, Teknologi Pertanian Didorong Meluas

Legislator Parta Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyebut adanya peluang menyampaikan aspirasi tersebut melalui jalur koordinasi politik di tingkat pusat, termasuk kepada H. Muhaimin Iskandar yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Infrastruktur Jalan Garut Selatan Masih Membutuhkan Perhatian

Persoalan kedua yang mengemuka adalah kondisi sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan, terutama di wilayah Garut Selatan.

Ceng Dewan menyebut aspirasi mengenai perbaikan jalan Banjarwangi, Cihurip, Selaawi, dan Limbangan telah beberapa kali disampaikan kepada Bupati Garut.

Namun, keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat penanganannya membutuhkan dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan.

“Kami juga berkolaborasi dengan Pak Bupati, saling membantu dan bekerja sama dengan pemerintah pusat,” katanya.

Aceng Malki menjelaskan, sejumlah titik jalan di wilayah Garut Selatan, termasuk Singajaya dan Banjarwangi, telah mendapatkan penanganan melalui dukungan pemerintah pusat.

Menurutnya, terdapat perbedaan kewenangan dalam pembangunan jalan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.

Pemerintah provinsi, misalnya, memiliki batasan dalam menangani jalan yang statusnya bukan jalan provinsi.

Ia mencontohkan, jalan yang berstatus jalan provinsi dapat ditangani melalui kewenangan pemerintah provinsi. Sementara itu, ruas jalan kabupaten membutuhkan mekanisme dan dukungan anggaran melalui jalur lain.

Aceng Malki juga menjelaskan bahwa salah satu alternatif penanganan infrastruktur desa adalah melalui Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes).

Namun, ia menyebut realisasi bantuan tersebut masih terkendala karena belum mendapatkan persetujuan gubernur.

Untuk pembangunan melalui pemerintah pusat, ia menyebut adanya peluang dukungan melalui program infrastruktur yang berkaitan dengan kewenangan DPR RI Komisi V.

Realisasi Bantuan Rutilahu Terkendala Persyaratan

Selain MBG dan infrastruktur jalan, persoalan rumah tidak layak huni menjadi aspirasi berikutnya yang disoroti Aceng.

Ia mengungkapkan, bantuan Rutilahu sebenarnya memiliki sejumlah peluang pendanaan, baik melalui pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat.

Baca Juga :  Ceng Malki Kunjungi SMKN 1 Mundu, Soroti Pendidikan Vokasi

Namun, pelaksanaan bantuan di lapangan tidak selalu berjalan sesuai kuota karena terdapat persyaratan teknis yang tidak dapat dipenuhi atau tidak disetujui oleh sebagian calon penerima.

Aceng Malki mencontohkan, dari kuota 100 rumah yang disebut tersedia, hanya sekitar 17 unit yang dapat direalisasikan.

Ia menyebut sebagian masyarakat menolak bantuan karena ketentuan pembangunan rumah dinilai tidak sesuai dengan kondisi maupun keinginan pemiliknya.

Salah satu persoalan yang muncul adalah ketentuan bentuk bangunan. Rumah panggung, misalnya, harus disesuaikan dengan persyaratan bantuan yang mengharuskan konstruksi rumah tembok.

Selain itu, nilai bantuan sekitar Rp20 juta juga dinilai menjadi pertimbangan bagi masyarakat karena harus dibagi untuk kebutuhan material dan upah tenaga kerja.

“Sebagian masyarakat menolak karena rumahnya harus diubah menjadi rumah tembok. Ada juga yang tidak mau ukuran rumahnya menjadi lebih kecil,” ungkapnya.

Menurut Aceng Malki, persoalan tersebut perlu diperhatikan ketika melakukan pendataan calon penerima bantuan.

Dengan begitu, bantuan dapat diarahkan kepada warga yang benar-benar bersedia mengikuti ketentuan program.

Ia juga menyebut masyarakat masih memiliki peluang mengakses program Rutilahu dari sejumlah sumber pendanaan pemerintah.

Aceng Malki membuka peluang agar kuota bantuan yang tidak terserap di wilayah lain dapat diarahkan kepada masyarakat di Desa Mekarjaya, sepanjang memenuhi persyaratan dan tersedia alokasi program.

Aspirasi Warga Akan Diteruskan ke Pemerintah

Melalui kegiatan Reses I Tahun Sidang 2026–2027, Aceng Malki menegaskan bahwa berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui fungsi representasi dan koordinasi pemerintahan.

Tiga persoalan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kualitas pelaksanaan program pemerintah dan kesesuaian kebijakan bantuan dengan kondisi warga di lapangan.

Ia berharap aspirasi yang dihimpun dapat menjadi bahan pembahasan dan ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan.

Penulis : Soni Tarsoni

Editor : Soni Tarsoni

Follow WhatsApp Channel wartagarut.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pilkades Garut 2027 Beralih ke Sistem Digital, Aceng Malki Dorong Sosialisasi Dipercepat
Aceng Malki Dorong IPNU-IPPNU Garut Perkuat Advokasi Sosial dan Pendidikan
Ceng Malki Kunjungi SMAN 2 Cirebon, Bahas Tantangan Dunia Pendidikan
Ceng Malki Kunjungi SMKN 1 Mundu, Soroti Pendidikan Vokasi
Dialog Sosialisme Islam, Aceng Malki Tekankan Politik Harus Hadirkan Kesejahteraan Rakyat
Aceng Malki Sampaikan Selamat kepada Syaiful Huda atas Amanah Ketua Fraksi PKB DPR RI
Peringati Hari Pahlawan 2026, Ceng Malki: Membangun Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat Adalah Wujud Perjuangan Masa Kini
Apresiasi Prestasi Duta Baca Jabar asal Garut, Ceng Malki Dorong Penguatan Ekosistem Literasi Daerah

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:00 WIB

Pilkades Garut 2027 Beralih ke Sistem Digital, Aceng Malki Dorong Sosialisasi Dipercepat

Selasa, 17 November 2026 - 19:37 WIB

Reses DPRD Jabar, Aceng Malki Tampung Aspirasi Warga Garut soal MBG, Jalan Rusak dan Rutilahu

Minggu, 15 November 2026 - 13:57 WIB

Aceng Malki Dorong IPNU-IPPNU Garut Perkuat Advokasi Sosial dan Pendidikan

Sabtu, 14 November 2026 - 16:11 WIB

Ceng Malki Kunjungi SMAN 2 Cirebon, Bahas Tantangan Dunia Pendidikan

Jumat, 13 November 2026 - 19:59 WIB

Ceng Malki Kunjungi SMKN 1 Mundu, Soroti Pendidikan Vokasi

Berita Terbaru