WARTAGARUT.COM – Ketidaksesuaian data sosial ekonomi dan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang nonaktif menjadi persoalan yang disampaikan warga dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, H. Subhan Fahmi.
Keluhan tersebut mencuat bersama aspirasi mengenai pengelolaan sampah dan kebutuhan perbaikan infrastruktur, terutama di wilayah Garut bagian selatan.
Aspirasi itu disampaikan sekitar 250 peserta dalam reses masa sidang pertama tahun 2026 yang berlangsung di Gedung PGRI Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat berkaitan langsung dengan akses terhadap bantuan sosial, pelayanan kesehatan, kebersihan lingkungan, dan pemerataan pembangunan.
Subhan menampung masukan tersebut sebagai bahan untuk diperjuangkan melalui fungsi dan kewenangan DPRD.
Data DTSEN Dinilai Belum Sesuai Kondisi Warga
Salah satu persoalan yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah ketidaksesuaian Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Sejumlah warga yang dinilai masih berada dalam kondisi ekonomi sulit disebut tercatat pada kelompok desil di atas 6.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena pengelompokan dalam data sosial ekonomi dapat berkaitan dengan penentuan prioritas penerima sejumlah program bantuan pemerintah.
Ketika data tidak menggambarkan kondisi riil keluarga, warga yang membutuhkan berpotensi mengalami kesulitan memperoleh bantuan yang sesuai dengan kriteria program.
Persoalan ini membutuhkan perhatian dari instansi terkait, terutama dalam memastikan data penerima bantuan tetap akurat dan mencerminkan keadaan masyarakat.
BPJS PBI Nonaktif Jadi Keluhan Masyarakat
Selain masalah data sosial ekonomi, kepesertaan BPJS Kesehatan PBI yang nonaktif turut menjadi perhatian warga.
Bagi keluarga kurang mampu, kepesertaan PBI berperan penting untuk membantu mereka memperoleh layanan kesehatan tanpa harus menanggung iuran secara mandiri.
Ketika status kepesertaan tidak aktif, masyarakat dapat menghadapi kendala saat membutuhkan pelayanan medis.
Subhan menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan akibat masalah administrasi atau ketidaksesuaian data.
Penanganannya memerlukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menelusuri penyebab status kepesertaan nonaktif serta memastikan warga memperoleh informasi mengenai mekanisme pengecekan dan pembaruan data sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengelolaan Sampah dan Infrastruktur Garut Selatan
Aspirasi masyarakat juga menyentuh persoalan lingkungan dan pembangunan wilayah. Pengelolaan sampah dinilai membutuhkan penanganan yang lebih terarah melalui penyediaan sarana dan prasarana, sistem pengelolaan yang memadai, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan.
Di bidang infrastruktur, kebutuhan perbaikan di wilayah Garut bagian selatan turut disampaikan dalam forum reses. Infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk menunjang mobilitas warga, memperlancar kegiatan ekonomi, dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Persoalan tersebut menjadi bagian dari aspirasi pembangunan yang perlu diperhatikan agar pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap berbagai kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih baik.
Subhan Fahmi Tampung Aspirasi untuk Ditindaklanjuti
Subhan Fahmi menempatkan berbagai masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perjuangan aspirasi melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.
Aspirasi yang disampaikan warga diharapkan dapat diteruskan kepada instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Dengan begitu, persoalan yang muncul dalam forum reses tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan dan program pembangunan daerah.
Reses tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada wakil rakyat. Sekitar 250 peserta yang hadir menyampaikan berbagai kebutuhan, mulai dari ketepatan data bantuan sosial hingga pemerataan pembangunan.
Tindak lanjut dari aspirasi tersebut akan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kabupaten Garut.
Penulis : Soni Tarsoni
Editor : soni Tarsoni
Komentar