WARTAGARUT.COM – Ancaman tanah longsor menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Garut seiring berlangsungnya musim hidrometeorologi basah sejak awal November 2026.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sekitar 241.253 hektare wilayah Garut masuk kategori bahaya tinggi tanah longsor.
Menghadapi kondisi tersebut, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin meminta seluruh camat dan kepala desa meningkatkan kewaspadaan serta melakukan mitigasi bencana sejak dini di wilayah masing-masing.
Arahan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi tingkat Kabupaten Garut secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kantor Bupati Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (16/11/2026).
Rakor tersebut diikuti jajaran Pemkab Garut, termasuk Asisten Ekonomi dan Pembangunan Dedy Mulyadi, kepala perangkat daerah terkait, seluruh camat, serta kepala desa se-Kabupaten Garut.
Sekitar 80 Persen Wilayah Garut Masuk Bahaya Tinggi Longsor
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Aah Anwar Saefulah, memaparkan bahwa dari total luas wilayah Garut sekitar 300 ribu hektare, sebanyak 241.253 hektare masuk kategori bahaya tinggi tanah longsor. Sementara itu, sekitar 60.000 hektare lainnya berada dalam kategori bahaya sedang.
Dengan komposisi tersebut, hampir 80 persen wilayah Garut masuk kategori bahaya tinggi terhadap tanah longsor berdasarkan data BPBD.
“Jadi hampir 80 persen lokasi di Kabupaten Garut masuk kategori bahaya tinggi terhadap tanah longsor. Jadi tetap kita konsentrasinya adalah yang tertinggi daripada longsor,” jelas Aah.
Selain longsor, BPBD juga mengidentifikasi potensi banjir di sekitar aliran sungai besar serta cuaca ekstrem berupa angin kencang yang disertai curah hujan tinggi.
BPBD menilai pemetaan titik rawan perlu dilakukan secara terperinci dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan geologis.
Langkah mitigasi juga mencakup pengendalian pemanfaatan ruang, pemantauan stabilitas tanah, konservasi lahan, serta peningkatan kewaspadaan di kawasan berisiko tinggi.
Aah juga menyoroti pentingnya pendataan rumah warga yang rentan terdampak cuaca ekstrem.
“Ini harus diinventarisasi, terutama rumah-rumah warga yang rentan terhadap terjangan cuaca ekstrem,” ujarnya.
Bupati Minta Camat dan Kades Bergerak Sebelum Bencana
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan, mitigasi tidak boleh menunggu sampai bencana terjadi. Camat dan kepala desa diminta mengenali potensi ancaman di wilayahnya, mengedukasi masyarakat, serta mengidentifikasi pola kejadian bencana.
“Saya minta ada kewaspadaan yang lebih ditingkatkan terkait dengan potensi-potensi bencana. Teman-teman (Camat dan Kades) harus sudah mulai melakukan mitigasi di wilayahnya masing-masing. Apabila ada potensi terjadi bencana lakukan langkah preventif dengan mengedukasi masyarakat serta mengidentifikasi pola bencana,” tegasnya.
Menurut Syakur, pencegahan sejak dini dapat menekan biaya penanganan sekaligus mengurangi kerugian yang dialami masyarakat.
Ia juga meminta masyarakat ikut melaporkan kondisi fasilitas publik, terutama jalan dan jembatan yang berpotensi rusak, kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) maupun dinas terkait.
“Di bayangan saya, kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang konkret dan nyata. Jangan sampai menunggu roboh atau rusak, karena itu biayanya lebih mahal dan menimbulkan kerugian yang sangat besar di masyarakat,” tambahnya.
Enam Langkah Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Garut menyampaikan enam arahan kepada perangkat daerah hingga pemerintahan desa.
Langkah tersebut meliputi peningkatan kesiapan personel, peralatan, dan logistik melalui apel kesiapsiagaan; pemetaan daerah rawan bencana secara terperinci; serta pemantauan informasi cuaca terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Selanjutnya, pemerintah daerah diminta memastikan sistem peringatan dini atau early warning system berfungsi dengan baik di tengah masyarakat.
Upaya pencegahan juga perlu dilakukan melalui pembersihan saluran air, normalisasi sungai, serta perbaikan infrastruktur pengendali banjir. BPBD turut menekankan pentingnya edukasi masyarakat dan pelaporan situasi secara berkala.
Aah berharap hasil rakor dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta mengurangi risiko bencana di Kabupaten Garut.
“Semoga apa yang kita rapatkan hari ini menjadi satu informasi sekaligus forum diskusi berkaitan dengan kejadian bencana dan untuk memperingatkan kita bersama terhadap bencana yang lebih besar serta mengurangi resiko bencana di Kabupaten Garut,” harapnya.***
Penulis : Soni Tarsoni
Editor : Soni Tarsoni
Sumber Berita: Diskominfo Garut

















Komentar