WARTAGARUT.COM – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), setelah Gibran bertemu Prabowo pada pagi hari.
Menurut Prasetyo, pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden berlangsung sekitar 2,5 jam. Salah satu pembahasan dalam pertemuan itu berkaitan dengan keinginan Gibran mundur di tengah dinamika yang berkembang menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikannya.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo, dikutop dari Kompas.com.
Prabowo Tidak Menolak Niat Pengunduran Diri Gibran
Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran dalam pertemuan tersebut.
Namun, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Dalam diskusi itu, Wakil Presiden juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses peradilan tata usaha negara.
“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar Prasetyo.
Dengan demikian, pernyataan Istana tersebut menegaskan adanya niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran kepada Presiden.
Namun, informasi yang disampaikan Mensesneg belum menyatakan bahwa proses pengunduran diri telah selesai atau Gibran secara resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden.
Polemik Dokumen Pendidikan Gibran Jadi Latar Belakang
Keinginan Gibran untuk mengundurkan diri muncul di tengah polemik dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Persoalan tersebut berkembang melalui proses hukum di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Dalam materi pemberitaan yang beredar, Mahkamah Agung disebut mengabulkan gugatan terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran. Perkara tersebut tercatat dengan nomor 742 K/TUN/2026 dan berkaitan dengan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Sebelumnya, persoalan persyaratan pendidikan Gibran juga pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Namun, MK menyatakan permohonan terkait syarat pendidikan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Putusan dan proses hukum tersebut menjadi bagian dari dinamika yang disinggung Prasetyo ketika menjelaskan alasan Gibran menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden.
DPR Juga Didorong Menindaklanjuti Polemik Gibran
Di tengah perkembangan tersebut, sejumlah anggota DPR RI turut menggalang dukungan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
Usulan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik yang berkembang di parlemen. Namun, proses penggalangan dukungan dan pembahasan hak menyatakan pendapat tidak dengan sendirinya berarti Wakil Presiden telah dimakzulkan.
Hingga keterangan Mensesneg disampaikan pada Selasa (10/11/2026), informasi yang telah dikonfirmasi Istana adalah Gibran menyampaikan niat untuk mundur kepada Prabowo dan meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.
Perkembangan selanjutnya, termasuk keputusan mengenai niat pengunduran diri tersebut, masih perlu menunggu keterangan resmi dari pihak terkait.***
Penulis : Soni Tarsoni
Editor : Soni Tarsoni
Komentar