WARTAGARUT.COM – Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menegaskan bahwa tidak seluruh usulan masyarakat dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dapat diakomodir oleh pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran dan kebijakan skala prioritas pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Putri Karlina saat menghadiri Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2027 tingkat Kecamatan Tarogong Kidul dan Tarogong Kaler, yang berlangsung di Kantor Kecamatan Tarogong Kaler, Selasa (27/1/2026).
Menurut Putri, kehadiran pimpinan daerah dalam Musrenbang bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen pemerintah dalam mendengarkan, mengawal, sekaligus menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut.
“Musrenbang itu harus dihadiri kepala daerah. Kita hadir untuk mendengarkan, mengawal, meskipun tidak semuanya bisa terakomodir,” ujar Putri Karlina.
Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila sebagian usulan belum dapat direalisasikan. Putri menekankan bahwa setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan.
“Tidak semua usulan bisa kita biayai secara langsung. Karena itu, pemerintah harus menentukan skala prioritas yang paling mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat,” jelasnya.
Putri Karlina juga mengungkapkan bahwa tingginya permintaan pembangunan infrastruktur dan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) harus diimbangi dengan penguatan ekonomi daerah.
Menurutnya, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi kunci utama untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut.
“Kalau PDRB naik, PAD pasti ikut naik. Itu artinya kemampuan fiskal daerah juga semakin kuat untuk membiayai kebutuhan sosial dan pembangunan,” terangnya.
Ia menyebut, tanpa basis ekonomi yang kuat, pemerintah akan kesulitan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang terus meningkat setiap tahun.
Dalam kesempatan tersebut, Putri Karlina juga mendorong para pemangku kepentingan di Kecamatan Tarogong Kidul dan Tarogong Kaler sebagai wilayah “jantung” Kabupaten Garut untuk menghadirkan inovasi program pembangunan.
Ia berharap, ke depan pembangunan tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga mampu memanfaatkan potensi lokal dan kolaborasi lintas sektor.
“Pembangunan tidak selalu harus mengandalkan APBD. Kita perlu inovasi, kolaborasi, dan kemandirian wilayah agar ekonomi masyarakat tumbuh,” katanya.
Putri menilai, perencanaan pembangunan yang partisipatif dan realistis akan membantu pemerintah daerah menciptakan program yang tepat sasaran, efektif, serta berkelanjutan.
Meski tidak semua usulan dapat direalisasikan, Putri Karlina memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat tetap menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah.
Ia menegaskan, Musrenbang merupakan ruang strategis untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah.
“Semua aspirasi kami catat dan evaluasi. Musrenbang ini menjadi dasar untuk membangun Garut yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya.
Penulis : Soni Tarsoni
