WARTAGARUT.COM — Wakil Bupati Garut, Teh Putri Karlina, kembali turun ke Kecamatan Pakenjeng demi menggali fakta dugaan penyalahgunaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) oleh oknum di Desa Tanjungmulya.
Ia menegaskan komitmen untuk memastikan pencairan bantuan sosial berjalan transparan dan tepat sasaran.
Teh Putri membuka dialog dengan perangkat desa, pendamping PKH, serta keluarga penerima manfaat untuk memetakan alur pencairan dana.
Ia menekankan bahwa proses hukum memang memerlukan tahapan, tetapi investigasi administratif dimulai hari ini juga.
“Kami telusuri dulu prosedur pencairan. Jika bukti kuat menunjukkan penyelewengan oleh mantan kepala desa, langkah hukum tegas tidak terelakkan,” ujarnya.
PKH—program jaminan sosial nasional sejak 2007—dirancang untuk mengentaskan kemiskinan melalui bantuan tunai bersyarat.
Dugaan penyalahgunaan dana publik di Tanjungmulya memantik perhatian luas lantaran dana tersebut menyokong kebutuhan pendidikan dan kesehatan warga miskin.
Teh Putri menegaskan bahwa pemerintah kabupaten mengutamakan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan bansos.
Ia juga meminta masyarakat aktif melapor bila menemukan indikasi penyelewengan serupa.
“Hak warga harus dilindungi. Keadilan dan transparansi jadi prioritas setiap kebijakan di Garut,” tandasnya.
Dengan langkah investigasi ini, Pemkab Garut berharap praktik bersih dan akuntabel dapat menjadi standar di seluruh desa penerima bantuan sosial.***
Penulis : Soni Tarsoni
