Tak Mau Seperti Bandung Barat, Bupati Garut Syakur Amin Perketat Pengelolaan Lahan

- Jurnalis

Rabu, 28 Januari 2026 - 08:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tak Mau Seperti Bandung Barat, Bupati Garut Syakur Amin Perketat Pengelolaan Lahan

Tak Mau Seperti Bandung Barat, Bupati Garut Syakur Amin Perketat Pengelolaan Lahan

WARTAGARUT.COM – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan komitmennya untuk memperketat pengelolaan lahan di wilayah Kabupaten Garut guna mencegah potensi bencana alam.

Ia tidak ingin kejadian kerusakan lingkungan dan bencana seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat terulang di daerahnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Abdusy Syakur Amin dalam pertemuan bersama pengurus Serikat Petani Pasundan (SPP) di Ruang Pamengkang, Pendopo Kabupaten Garut, Selasa (27/1/2026).

Pertemuan itu membahas pengelolaan lahan, pelestarian lingkungan, serta peran masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam.

Menurut Syakur Amin, pemerintah daerah telah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk SPP, terkait pemanfaatan lahan yang selama ini digunakan oleh sejumlah pemangku kepentingan. Komunikasi tersebut semakin diperkuat setelah terjadinya bencana di wilayah Cisarua beberapa waktu lalu.

“Kami sudah beberapa kali berkomunikasi dengan SPP. Apalagi kemarin dipicu dengan bencana di Cisarua, sehingga kami merasa perlu mengumpulkan para pihak yang selama ini memanfaatkan lahan,” ujarnya.

Syakur Amin  menjelaskan, SPP dinilai telah berperan aktif dalam menjaga lingkungan di sejumlah lokasi. Selain memanfaatkan lahan untuk kegiatan ekonomi, organisasi tersebut juga dinilai turut menjaga kelestarian alam secara mandiri tanpa paksaan.

“Ternyata di beberapa lokasi, SPP bukan hanya memanfaatkan lahan, tapi juga ikut menjaga lingkungan. Ini patut diapresiasi karena lahir dari kesadaran sendiri,” katanya.

Bupati Syakur Amin menegaskan, Pemkab Garut mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian alam. Ia mengingatkan agar aktivitas ekonomi tidak dilakukan dengan mengorbankan lingkungan.

“Jangan sampai atas nama ekonomi kita mengganggu kelestarian lingkungan. Alam harus tetap dijaga karena dampaknya sangat besar bagi keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Syakur Amin juga mengungkapkan, saat ini terdapat sejumlah lokasi di Garut yang dinilai rawan terjadi bencana. Oleh karena itu, pemerintah akan bersikap lebih hati-hati dalam memberikan izin pemanfaatan lahan ke depan.

“Kami sudah memetakan beberapa titik yang kami khawatirkan berpotensi bencana. Ini menjadi perhatian serius agar tidak terjadi hal yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Ke depan, kata Ia, Pemkab Garut berencana mengundang lebih banyak pihak dalam forum serupa untuk menyamakan persepsi terkait tata kelola lingkungan.

Pemerintah daerah juga akan belajar dari pengalaman daerah lain yang terdampak kerusakan lingkungan akibat pengelolaan lahan yang tidak terkendali.

“Kami belajar dari pengalaman di Bandung Barat. Kami tidak ingin kejadian serupa terjadi di Garut,” kata Abdusy.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal SPP, Yudi Kurnia, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya memiliki visi yang sejalan dengan Pemkab Garut, khususnya dalam pengelolaan tanah yang memperhatikan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial.

Menurut Yudi, masyarakat di pedesaan dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus melakukan urbanisasi, dengan cara mengelola tanah secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

“Pengelolaan tanah harus memperhatikan tiga fungsi, yaitu ekologis, ekonomi, dan sosial. Dengan begitu, masyarakat bisa sejahtera tanpa merusak lingkungan,” jelasnya.

Ia menambahkan, SPP telah melakukan upaya pemulihan lingkungan di sejumlah wilayah yang sebelumnya mengalami kerusakan. Hasilnya, kondisi ekologis, ekonomi masyarakat, dan kehidupan sosial mengalami peningkatan signifikan.

“Ini bukan hanya rencana, tapi sudah kami lakukan. Silakan dicek langsung ke lapangan, perbedaannya sangat terlihat,” ucap Yudi.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Garut menyatakan kesiapannya untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi binaan SPP sebagai bagian dari evaluasi kebijakan pengelolaan lahan.

Pemkab Garut berharap, kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menjadi model dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, sekaligus meminimalkan risiko bencana di masa mendatang. ***

Penulis : Soni Tarsoni

Berita Terkait

22.022 Domba dan Kambing Diprediksi Dipotong Saat Idul Adha di Garut
PMK Terkendali, Warga Garut Tak Perlu Khawatir Beli Hewan Kurban
Ketersediaan Hewan Kurban di Garut Dipastikan Aman Jelang Idul Adha 2026
Bimtek Juru Sembelih Halal Digelar Sebelum Idul Adha 1447 H di Garut
Diskannak Garut Siapkan 100 Petugas Pemeriksa Hewan Kurban untuk Idul Adha 1447 H
Bupati Garut Siapkan Beasiswa agar Dokter Gigi Mau Mengabdi
Garut Kekurangan Dokter Gigi, Bupati Syakur Sebut Idealnya Harus Ada 600 Orang
Meski Kinerja Naik, Bupati Garut Tegaskan PDAM Tirta Intan Masih Punya PR Besar

Berita Terkait

Rabu, 13 Mei 2026 - 12:26 WIB

22.022 Domba dan Kambing Diprediksi Dipotong Saat Idul Adha di Garut

Rabu, 13 Mei 2026 - 12:22 WIB

PMK Terkendali, Warga Garut Tak Perlu Khawatir Beli Hewan Kurban

Rabu, 13 Mei 2026 - 12:15 WIB

Ketersediaan Hewan Kurban di Garut Dipastikan Aman Jelang Idul Adha 2026

Rabu, 13 Mei 2026 - 12:01 WIB

Bimtek Juru Sembelih Halal Digelar Sebelum Idul Adha 1447 H di Garut

Minggu, 10 Mei 2026 - 18:44 WIB

Bupati Garut Siapkan Beasiswa agar Dokter Gigi Mau Mengabdi

Berita Terbaru

error: Content is protected !!