WARTAGARUT.COM – Bupati Garut Abdusy Syakur Amin memastikan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Garut masih aman untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk gaji ke-13 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Kepastian tersebut disampaikan menyusul munculnya kekhawatiran di sejumlah daerah yang mengalami kesulitan membiayai kebutuhan pegawai.
Menurut Syakur Amin, seluruh anggaran untuk pembayaran gaji PPPK, gaji ke-13, hingga TPP telah disiapkan dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut.
Karena itu, masyarakat maupun aparatur sipil negara tidak perlu khawatir terhadap kemampuan fiskal daerah.
“Kita sudah salurkan gaji ke-13 dan TPP. Secara umum aman, tidak ada masalah. Yang penting anggarannya sudah disiapkan. Yang berbahaya itu kalau tidak dianggarkan, sementara di Garut semuanya sudah dianggarkan secara penuh,” kata Syakur Amin dalam wawancara, Kamis, (11/6/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab isu yang berkembang terkait sejumlah pemerintah daerah di Indonesia yang dikabarkan mulai mengalami tekanan anggaran setelah pengangkatan PPPK dalam jumlah besar.
Gaji PPPK dan TPP Garut Dipastikan Aman
Syakur menjelaskan apabila masih terdapat pegawai yang belum menerima TPP atau gaji ke-13, kondisi tersebut umumnya disebabkan proses administrasi dan verifikasi data yang masih berjalan di masing-masing perangkat daerah.
Ia menuturkan setiap bulan selalu terdapat perubahan data kepegawaian, mulai dari pegawai yang memasuki masa pensiun hingga pegawai yang meninggal dunia.
Perubahan data tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum proses pencairan dilakukan.
“Kadang ada keterlambatan karena verifikasi. Setiap bulan ada yang pensiun, ada yang meninggal, sehingga datanya harus diperbarui. Tetapi sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan dan mestinya tidak terlalu lama,” ujarnya.
Syakur Amin juga mengungkapkan keterlambatan pencairan di tingkat kecamatan biasanya terjadi akibat kelalaian administratif dalam pengajuan pencairan dana.
“Ada beberapa yang belum cair, biasanya karena pengajuan dari instansinya terlambat. Dari sisi anggaran tidak ada masalah,” tegasnya.
Prioritaskan Kewajiban Pegawai, Pembangunan Tetap Berjalan
Meski memastikan pembayaran gaji pegawai menjadi prioritas utama, Pemerintah Kabupaten Garut tetap berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Syakur Amin mengakui strategi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran pembangunan yang bersumber dari APBD.
Namun, ia menegaskan pembangunan infrastruktur tetap berjalan melalui berbagai dukungan program pemerintah pusat.
“Nah ini memang konsekuensinya kita agak menahan beberapa kegiatan pembangunan yang menggunakan kemampuan daerah. Tapi jangan khawatir, pembangunan tetap jalan dengan mencari pola pendanaan dari pemerintah pusat,” katanya.
Salah satu proyek yang tengah berjalan adalah pembangunan infrastruktur di wilayah Banjarwangi dengan nilai mencapai hampir Rp70 miliar.
Menurutnya, proyek tersebut sulit direalisasikan jika hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah.
Selain itu, Pemkab Garut juga terus mengupayakan bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) sekolah serta sejumlah proyek strategis lainnya yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.***
Penulis : Soni Tarsoni
Komentar