WARTAGARUT.COM – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PKB Dapil V, H. Subhan Fahmi, S.IP, memanfaatkan agenda reses masa sidang III tahun 2026 dengan menghadirkan pelayanan publik langsung bagi masyarakat di Kecamatan Cisurupan dan Sukawargi.
Kegiatan reses terakhir yang digelar pada Kamis (21/5/2026) di Cisurupan dilakukan bekerja sama dengan Fatayat NU dan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Garut.
Dalam kegiatan tersebut, ratusan warga memanfaatkan layanan administrasi kependudukan yang disediakan.
“Alhamdulillah Disdukcapil hadir dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari cetak KTP, akta kematian, akta lahir dan administrasi lainnya,” ujar H. Subhan Fahmi.
Ia menyebutkan, jumlah peserta yang mengikuti pelayanan administrasi kependudukan mencapai sekitar 150 orang.
Sementara total peserta kegiatan reses secara keseluruhan mencapai sekitar 250 orang.
Selain pelayanan adminduk, agenda tersebut juga menghadirkan pembahasan berbagai persoalan sosial yang banyak dikeluhkan masyarakat.
Salah satu yang paling dominan adalah persoalan BPJS Kesehatan nonaktif.
Menurutnya, banyak warga menyampaikan kendala terkait kepesertaan BPJS yang tidak aktif sehingga berdampak pada akses pelayanan kesehatan.
Dalam kegiatan itu, pihak terkait turut memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai prosedur dan solusi yang dapat ditempuh.
Tak hanya itu, persoalan bantuan sosial juga menjadi perhatian warga, khususnya terkait sistem desil penerima bantuan.
Beberapa masyarakat mempertanyakan perubahan status penerima bantuan sosial yang sebelumnya menerima namun kini tidak lagi terdaftar.
“Ada warga yang mempertanyakan kenapa sebelumnya mendapat bantuan lalu sekarang tidak, kemudian terkait kategori desil juga dijelaskan kepada masyarakat,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir pula koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat mengenai mekanisme data bantuan sosial.
Sementara itu, agenda reses pada Jumat (22/5/2026) digelar di Sukawargi dengan jumlah peserta sekitar 100 orang.
Dalam pertemuan tersebut, keluhan masyarakat masih didominasi persoalan rumah tidak layak huni (Rutilahu), infrastruktur, hingga BPJS nonaktif.
H. Subhan Fahmi menegaskan seluruh aspirasi warga dicatat secara resmi oleh notulen untuk kemudian diserahkan kepada Sekretariat Dewan dan dibahas dalam forum paripurna DPRD.
“Nanti akan disampaikan ke Bappeda sebagai bagian dari usulan strategis pokok pikiran DPRD,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik nonfisik seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan dan layanan masyarakat lainnya, pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan dinas terkait agar segera ditindaklanjuti.
“Keluhan masyarakat terkait pelayanan publik akan terus kami sampaikan kepada dinas-dinas terkait agar bisa segera mendapatkan solusi,” pungkasnya.***
Penulis : Soni Tarsoni
Komentar