WARTAGARUT.COM – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa sekolah Muhammadiyah merupakan salah satu pilar penting pendidikan di Kabupaten Garut.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memberikan ruang yang adil bagi sekolah swasta agar dapat berkembang dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pernyataan tersebut disampaikan Fajar Riza Ul Haq saat menjadi pembicara dalam Studium Generale bertema “Deep Learning dan Transformasi Pendidikan untuk Perguruan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah Garut yang Berkemajuan” di Gedung Dakwah Muhammadiyah Garut, Sabtu (6/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sekolah swasta untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran di daerah.
“Peran serta sekolah Muhammadiyah menjadi salah satu pilar pendidikan yang ada di Kabupaten Garut. Kalau sekolah-sekolah ini berkembang dan memiliki mutu yang baik, Insya Allah akan berdampak pada perbaikan kualitas pendidikan di Garut,” ujar Fajar Riza Ul Haq.
Garut Dinilai Punya Peran Strategis di Jawa Barat
Menurut Fajar, Garut merupakan salah satu kabupaten terbesar di Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang besar.
Kondisi tersebut membuat Garut memiliki posisi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia di tingkat provinsi maupun nasional.
Ia berharap lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, dapat terus memperkuat kualitas layanan pendidikan sehingga mampu mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing.
“Garut adalah salah satu wilayah terbesar di Jawa Barat. Harapannya tentu memiliki kontribusi yang lebih besar dalam proses pembangunan sumber daya manusia,” katanya.
Sekolah Swasta Jangan Didiskriminasi
Dalam paparannya, Fajar menegaskan bahwa regulasi pendidikan harus memberikan keadilan bagi seluruh penyelenggara pendidikan, termasuk sekolah swasta.
Menurutnya, sekolah swasta selama ini telah membantu pemerintah menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat.
Karena itu, keberadaannya perlu didukung melalui kebijakan yang berpihak dan tidak diskriminatif.
“Saya tekankan pentingnya pemerintah daerah menggandeng sekolah swasta, bukan hanya Muhammadiyah tetapi juga sekolah swasta lainnya. Regulasi pendidikan harus berkeadilan dan memberikan ruang kepada sekolah swasta untuk tumbuh,” ujarnya.
Ia menilai kualitas pendidikan akan lebih mudah ditingkatkan apabila pemerintah dan sekolah swasta berjalan bersama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Rata-Rata Lama Sekolah Garut Masih Jadi Tantangan
Fajar juga menyoroti data rata-rata lama sekolah di Kabupaten Garut yang masih berada di sekitar tingkat SMP kelas 2.
Angka tersebut dinilai masih berada di bawah target rata-rata nasional yang sudah mendekati tingkat SMA kelas 2.
Karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mempersempit kesenjangan tersebut melalui peningkatan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta bantuan pendidikan bagi masyarakat.
“Minimum nasional sudah mendekati kelas 2 SMA. Maka yang harus dilakukan adalah memperkuat akses pendidikan, dukungan infrastruktur, dan bantuan bagi siswa yang membutuhkan,” jelasnya.
Daripada Bangun Sekolah Negeri Baru, Berdayakan Sekolah Swasta
Salah satu poin penting yang disampaikan Wamendikdasmen adalah terkait keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Menurutnya, ketika daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi, solusi yang lebih efektif bukan selalu membangun sekolah negeri baru, melainkan memperkuat sekolah swasta yang sudah ada.
“Kalau ada kekurangan daya tampung sekolah negeri, solusinya bukan langsung membangun sekolah baru. Lebih baik memberdayakan sekolah swasta yang sudah ada dan memperkuat mereka,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan sekolah baru membutuhkan anggaran besar, mulai dari pembangunan gedung, pengadaan lahan, rekrutmen tenaga pendidik, hingga biaya operasional yang seluruhnya ditanggung pemerintah.
Sebaliknya, sekolah swasta telah memiliki sumber daya sendiri sehingga pemerintah cukup memberikan dukungan kebijakan dan bantuan yang proporsional.
“Kalau pemerintah membangun sekolah baru, yang menggaji guru siapa? Pemerintah. Yang membangun siapa? Pemerintah. Yang menanggung operasional siapa? Pemerintah. Sementara sekolah swasta sudah memiliki sistemnya sendiri. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif,” katanya.
Kunjungi SMA Welas Asih Samarang
Dalam rangkaian kunjungannya ke Garut, Fajar juga dijadwalkan mengunjungi SMA Welas Asih Samarang.
Ia menilai sekolah tersebut memiliki potensi besar menjadi salah satu model pendidikan unggulan di Kabupaten Garut karena menggabungkan konsep pendidikan formal dengan sistem pesantren dan boarding school.
“Saya melihat SMA Welas Asih Samarang sebagai salah satu sekolah yang menjanjikan. Sekolah ini menekankan pembangunan karakter, nilai perdamaian, dan cinta kasih. Nilai-nilai itu tetap penting bahkan di era kecerdasan buatan saat ini,” ungkapnya.
Jaga Konsistensi Kebijakan Pendidikan Nasional
Fajar menegaskan kunjungan ke daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat memastikan kebijakan pendidikan nasional dapat dipahami dan dijalankan secara konsisten hingga tingkat daerah.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar adalah adanya perbedaan implementasi kebijakan di lapangan yang menyebabkan tujuan awal kebijakan tidak tercapai secara optimal.
“Kebijakan pusat sudah baik, tetapi kadang implementasinya berbeda di lapangan. Karena itu kami datang langsung ke daerah untuk menjaga konsistensi kebijakan dan memastikan komunikasi antara pemerintah pusat, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah tetap berjalan baik,” pungkasnya.
Penulis : Soni Tarsoni
