WARTAGARUT.COM – Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Kabupaten Garut Tahun 2024, Kamis (19/12/2024).
Acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Harmoni, Kecamatan Tarogong Kaler, ini menyoroti pentingnya pengawasan tata kelola pemerintahan dan keuangan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut.
Barnas menegaskan bahwa Rakorwasda menjadi langkah strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama setahun terakhir.
“Kami menilai SDM, sarana prasarana, anggaran, hingga manfaat program bagi masyarakat. Harapannya, ke depan tidak ada lagi kesalahan yang sama,” ujar Barnas.
Ia juga mengajak semua pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk berkolaborasi mengawasi jalannya pemerintahan.
“Legislatif harus turun ke lapangan agar memahami prioritas. Pengamanan proses ini juga melibatkan kejaksaan untuk memastikan semuanya sesuai aturan,” tambahnya.
Plt Inspektur Daerah Kabupaten Garut, Natsir Alwi, mengungkapkan bahwa Rakorwasda bertujuan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanat undang-undang.
Ia mengingatkan seluruh unit kerja agar menjalankan program sesuai regulasi demi kesejahteraan masyarakat.
“Inspektorat harus memberikan dampak baik. Program seperti 8 asta cita dan 8 quick win presiden harus dikawal agar manfaatnya dirasakan masyarakat,” jelas Natsir.
Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, Dadang Herawan, menambahkan bahwa Rakorwasda 2024 mengusung tema “Optimalisasi Peran APIP sebagai Early Warning System dan Quality Assurance dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Responsif”. Tema ini sejalan dengan tujuan pembangunan daerah Garut tahun 2025-2026.
Acara ini dihadiri sekitar 200 peserta, termasuk Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, dan direksi BUMD.
Dua narasumber dari BPKP dan BPK Provinsi Jawa Barat turut menyampaikan materi penting, masing-masing tentang penuntasan pembangunan jangka menengah dan pengelolaan keuangan daerah.
“Kami harap peserta aktif berdialog agar mendapatkan pemahaman mendalam dari materi yang relevan dengan tantangan pembangunan dan pengelolaan keuangan saat ini,” kata Dadang.***
Penulis : Soni Tarsoni
