WARTAGARUT.COM – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Aceng Malki, menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Karanganyar untuk membahas peran strategis lembaga legislatif dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di tengah pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat.
Pertemuan tersebut juga menyoroti peran DPRD dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya bagi tenaga pendidik, sebagai fondasi pembangunan daerah berkelanjutan. Kegiatan berlangsung pada Selasa (9/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Aceng Malki menegaskan bahwa pengurangan dana transfer pusat menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan fasilitas umum.
menurut Ia, Kondisi ini menuntut perencanaan yang lebih matang serta penguatan peran DPRD dalam fungsi anggaran dan pengawasan.
“Situasi fiskal yang terbatas menuntut kita lebih kreatif dan strategis. DPRD harus hadir memastikan prioritas pembangunan tetap berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, khususnya infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik,” ujar Aceng Malki.
Ia menjelaskan, DPRD memiliki peran penting dalam mengawal perencanaan pembangunan agar anggaran yang tersedia digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Ceng Dewan menilai Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Selain isu infrastruktur, diskusi juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM, terutama di sektor pendidikan.
Menurut Ceng Malki, pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan investasi pada manusia, termasuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
“Peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa ditunda. DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidik, karena di situlah masa depan daerah ditentukan,” tegasnya.
Kunjungan DPRD Kabupaten Karanganyar ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan perspektif antar daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Diskusi tersebut diharapkan dapat memperkuat peran legislatif daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan.
Aceng Malki berharap, komunikasi dan pertukaran gagasan antar DPRD lintas provinsi dapat terus terjalin sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pembangunan daerah, baik di Jawa Barat maupun di daerah lain.
Penulis : Soni Tarsoni
