WARTAGARUT.COM – Pemerintah Kabupaten Garut mulai menyiapkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu menjadi supplier Program Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional, sebuah program strategis pemerintah pusat yang menyasar ratusan ribu penerima manfaat.
Langkah ini ditegaskan langsung oleh Bupati Garut Abdusy Syakur Amin saat menghadiri Kick Off Pemberdayaan UMKM dan Kelompok Masyarakat sebagai Supplier Program MBG di Pabrik PT Mandala 525 (MDL Group), Jalan Guntur Melati, Kecamatan Tarogong Kidul, Rabu (21/1/2026).
Menurut Bupati Garut, program yang digagas ini merupakan model pengembangan UMKM yang komprehensif, karena menyentuh seluruh rantai persoalan klasik UMKM, mulai dari ketersediaan bahan baku, proses produksi, keamanan pangan, hingga jaminan pasar.
“Ini adalah satu bentuk pengembangan UMKM yang menurut saya komprehensif. Dari bahan baku ada jaminan, proses produksi juga didampingi, dan yang tidak kalah penting adalah keamanan pangannya,” ujar Syakur Amin.
Bupati Syakur Amin menjelaskan, dalam program ini UMKM tidak berjalan sendiri. Ketersediaan bahan baku dijamin oleh para mitra, sementara proses produksi mendapat pendampingan dari Universitas Padjadjaran (Unpad).
Selain itu, kata Ia, Dinas Kesehatan turut terlibat untuk memastikan produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar keamanan pangan, sehingga aman dikonsumsi dan memiliki daya simpan yang lebih panjang.
“Dengan keterlibatan dinas kesehatan, produk-produk UMKM ini bisa menunjukkan standar keamanan pangan yang baik. Ini penting agar makanan bisa dikonsumsi dengan aman,” jelasnya.
Dari sisi pasar, Pemkab Garut berharap produk UMKM lokal dapat masuk dalam rantai pasok Program MBG. Abdusy Syakur Amin menyebutkan pihaknya akan menjalin komunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar ada dorongan atau rekomendasi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Garut untuk memanfaatkan produk lokal.
“Memang kewenangannya ada di masing-masing SPPG, tapi kalau informasi ini dibuka dan ada inisiatif dari UMKM, peluang itu sangat besar,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 383 SPPG di Kabupaten Garut dengan sekitar 940 ribu penerima manfaat, yang menurutnya merupakan pasar besar bagi produk UMKM lokal jika dikelola dengan baik.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Garut juga menyoroti peluang besar dari sektor budidaya kedelai lokal.
Ia menyebut Indonesia saat ini masih mengimpor sekitar 2,6 juta ton kedelai per tahun, padahal secara geografis Garut dinilai cocok untuk pengembangan komoditas tersebut.
“Kedelai ini produk vital yang banyak digunakan untuk pangan. Garut punya peluang besar karena secara agroklimat sebenarnya cocok,” katanya.
Menurutnya, pengembangan kedelai lokal harus dipikirkan secara bersama, mulai dari bahan baku, proses produksi, teknologi, hingga pemasaran. Tantangan utama yang juga disiapkan solusinya adalah akses permodalan UMKM.
Abdusy Syakur Amin mengungkapkan, Pemkab Garut tengah menjajaki skema pendanaan UMKM bersama Bank BJB.
Skema yang disiapkan bukan hibah, melainkan pinjaman komersial dengan skema yang diringankan, agar UMKM tetap memiliki daya saing dan keberlanjutan usaha.
“Intinya memberikan akses pembiayaan yang ringan dan realistis bagi UMKM, supaya mereka bisa berkembang dan berdaya saing,” tegasnya.
Ia mengatakan, Program ini juga diarahkan untuk menyentuh kantong-kantong kemiskinan di Garut, seperti wilayah Pakenjeng, Banjarwangi, dan Cibalong, dengan mendorong produk berbasis potensi lokal, seperti pisang, gula aren, dan gula semut.
Bupati Garut Syakur Amin, menilai kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, perbankan, dan masyarakat dalam program ini sebagai bentuk model metahelix yang ideal.
Jika kelompok masyarakat dapat menjadi supplier tetap, maka keberlanjutan ekonomi dinilai lebih terjamin.
“Kalau ini sukses, menurut saya ini bisa menjadi model pengembangan UMKM di daerah lain,” ujarnya.
Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Garut berharap UMKM lokal tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga naik kelas, memiliki jaminan kualitas, serta mampu menembus pasar nasional melalui Program MBG.
Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam membangun UMKM yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Garut.
Sementara itu, Direktur Utama MDL 525 Group, H. Haris Kalicman, Amd.Kom., menegaskan peran MDL 525 dalam program ini adalah menjamin kualitas produk UMKM sesuai standar nasional.
“Sejak tahun 2000 kami sudah memproduksi susu bubuk kedelai. Peran kami di MDL 525 hanya menjamin kualitas, dengan teknologi dan kapasitas pabrik yang kami miliki,” kata Haris.
Ia menjelaskan, MDL 525 Group telah memiliki izin BPOM serta sertifikasi CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik), sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar SNI dan keamanan pangan nasional.
“Dengan standar BPOM dan CPPOB, kami memastikan kualitas produk UMKM benar-benar terjaga,” pungkasnya.
Penulis : Soni Tarsoni
