WARTAGARUT.COM – BANDUNG – Bupati Garut Abdusy Syakur Amien didampingi Ketua Kaukus Lingkungan Hidup Garut Arif Rahman Hidayat, Sabtu (11/7/2026) bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di Kota Bandung dalam sebuah pertemuan informal.
Dalam kesempatan tersebut, Syakur mengungkapkan kompleksnya masalah lingkungan yang dihadapi Kabupaten Garut saat ini dari mulai masalah sampah, limbah industri hingga kerusakan lingkungan di hutan.
“Sampai saat ini kita hanya punya satu TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah, tapi kita sudah punya dua lokasi tanah di Garut selatan dan Utara,”jelas Syakur.
Syakur mengakui, saat ini fokus anggaran pembangunan di Garut banyak pada infrastruktur, bukan lingkungan.
Namun, setelah bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup, dirinya akan mulai menggeser fokus pembangunan pada lingkungan.
Dihadapan Jumhur, Syakur mengungkapkan skema pembiayaan program lingkungan dengan pihak swasta juga telah dilakukan di Garut untuk perdagangan karbon.
Dirinya mendukung penuh program tersebut karena memberi manfaat besar pada masyarakat yang dilibatkan dalam program tersebut.
Menteri Lungkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, kementeriannya siap membantu, memfasilitasi dan memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengembangan program lingkungan hidup, termasuk memfasilitasi pembiayaan programnya.
Ketua Kaukus Lingkungan Hidup Garut Arif Rahman mengungkapkan, banyak skema pembiayaan program-program lingkungan hidup yang bisa dilaksanakan di Garut.
Bahkan, Menteri Lingkungan Hidup pun telah menyampaikan beberapa skema tersebut.
“Tinggal daerah siap melaksanakannya, kita kaukus lingkungan mendorong dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah yang sudah terbuka untuk mengusung program-program lingkungan hidup,” katanya.
Arif juga menyinggung Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2026 tentang Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang membuka peluang ekonomi dari kegiatan pemeliharaan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat atau komunitas yang harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah. (*)
Penulis : Soni Tarsoni
Komentar