WARTAGARUT.COM – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Aceng Malki, melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2025, di Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, Selasa (11/11/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi DPRD Jawa Barat untuk meninjau langsung kondisi sosial, infrastruktur, dan pelayanan publik di wilayah utara Garut yang berbatasan dengan Kabupaten Sumedang tersebut.
Dalam hasil pengawasan, Aceng Malki menemukan sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera mendapat perhatian Pemerintah Daerah, di antaranya tingginya angka stunting, minimnya fasilitas kesehatan, hingga kerusakan infrastruktur jalan dan fasilitas pendidikan.
Ceng Malki menyoroti kondisi Puskesmas Selaawi yang hingga kini masih menempati tanah carik desa, dengan lahan parkir terbatas dan kekurangan tenaga dokter.
“Ini ironis. Di saat pemerintah gencar menurunkan angka stunting, fasilitas kesehatan di lapangan justru belum memadai. Padahal Selaawi termasuk daerah dengan prevalensi stunting tinggi di Garut,” ujarnya.
Ia menilai Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian serius terhadap penguatan fasilitas kesehatan dasar, terutama di wilayah yang menjadi episentrum kasus gizi buruk dan kemiskinan.
Selain persoalan kesehatan, infrastruktur jalan lintas Selaawi–Sumedang menjadi keluhan utama masyarakat.
Jalur tersebut merupakan akses vital bagi aktivitas ekonomi dan transportasi warga, namun kondisinya kini rusak parah dan membahayakan pengguna jalan.
Tak hanya itu, Ceng Dewan juga menerima laporan adanya gedung SD di wilayah Selaawi yang hampir rubuh, menunjukkan lemahnya perhatian terhadap sarana pendidikan dasar.
“Kita bicara soal masa depan anak-anak Garut. Kalau bangunan sekolah saja nyaris roboh, bagaimana pendidikan bisa berjalan dengan aman?” katanya.
Ceng Malki mengungkapkan, Selaawi dikenal sebagai wilayah penyangga kawasan industri Limbangan dan Cibatu, namun angka pengangguran masih tinggi.
Menurut Ia, hal ini menunjukkan kesenjangan antara potensi dan realitas lapangan kerja.
“Daerah industri harus memberi efek domino ekonomi ke wilayah sekitarnya. Kalau Selaawi masih banyak pengangguran, berarti ada yang tidak sinkron antara kebijakan investasi dan pemerataan ekonomi,” jelasnya.
Dalam pengawasan tersebut, Aceng Malki juga berdialog langsung dengan para kepala desa, tokoh masyarakat, dan Camat Selaawi.
Pertemuan ini membahas berbagai solusi kolaboratif antara pemerintah daerah, provinsi, dan DPRD agar setiap persoalan bisa ditangani dengan pendekatan lintas sektor.
Aceng memastikan hasil pengawasan akan dibawa ke rapat Komisi V DPRD Jabar untuk disampaikan kepada Pemprov sebagai bahan rekomendasi kebijakan prioritas tahun 2026.
“Kami ingin setiap data dan keluhan masyarakat menjadi dasar intervensi kebijakan. Bukan hanya dicatat, tapi ditindaklanjuti,” tegasnya.
Dengan temuan lapangan tersebut, DPRD Jabar menilai Selaawi perlu mendapat perhatian khusus sebagai wilayah strategis yang berperan penting dalam pemerataan pembangunan Garut utara baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi masyarakat.***
Penulis : Soni Tarsoni
