WARTA GARUT – Bupati Garut, Rudy Gunawan menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka membahas 3 pokok pembahasan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (13/9/2022).
Ketiga pokok tersebut meliputi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 dengan acara Kata Akhir dan Keputusan DPRD, kemudian Pembahasan Perubahan Propemperda Tahun 2022 dengan acara pokok Penandatanganan Nota Kesepakatan, dan Pembahasan 9 Buah Raperda dengan acara pokok Penyampaian Nota.
Dalam kesempatan ini, Bupati Garut mengucapkan terimakasih kepada anggota DPRD Kabupaten Garut yang telah memberikan persetujuan untuk pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2022 secara tepat waktu.
“Kami benar-benar mengucapkan terimakasih, karena masih banyak daerah-daerah, kawan-kawan saya kepala daerah yang dalam penyusunan APBD 2022 itu mengenai kendala, di antaranya adalah kita wajib menyisihkan anggaran dua persen untuk bantalan DAU bagi penanganan masalah kenaikan BBM dan inflasi,” ucap Bupati Garut.
Ia bersyukur pihaknya mampu menyisihkan anggaran sebesar dua persen sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
“Begitupun kita masih punya dana BTT, yang bisa digunakan untuk penanganan masalah kebencanaan, termasuk adalah kenaikan BBM dan inflasi,” lanjutnya.
Rudy mengatakan, sebelumnya pihaknya telah melaksanakan zoom meeting bersama Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, dimana pemerintah daerah diimbau untuk dapat melaksanakan usaha-usaha yang luar biasa menghadapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Artinya Bupati, Wakil Bupati, dan bapak ibu anggota DPRD untuk lebih respon, dalam rangka menangani masalah yang berhubungan dengan kenaikan BBM dan inflasi,” tuturnya.
Selain itu, Rudy mengungkapkan, melalui anggaran perubahan ini pihaknya akan memberikan penguatan-penguatan yang dapat memberikan dampak positif dari pembangunan, meskipun dari sisi anggaran yang kecil namun diharapkan bisa menggerakan perekonomian di Kabupaten Garut
Sedangkan terkait dampak kenaikan harga BBM, Rudy berharap DPRD Kabupaten Garut bisa melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk bisa mencari data masyarakat miskin, namun tidak mendapatkan bantuan.
“Kami mohon bapak ibu, sebagaimana komitmen kami dengan pimpinan DPRD, untuk segera merespon dan menyampaikan kepada kami, bilamana ada (masyarakat Garut) yang tidak makan, bila mana tidak ada yang berhubungan dengan (pelayanan) pengobatan (karena) miskin,” tandasnya.
