WARTAGARUT.COM – Penyusunan program pembangunan dan anggaran Kabupaten Garut tahun 2027 menghadapi tantangan setelah pemerintah daerah mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp240 miliar dari total alokasi awal Rp436 miliar.
Kondisi tersebut menuntut perencanaan belanja yang lebih cermat agar program prioritas dan pelayanan publik tetap berjalan.
Persoalan anggaran itu menjadi salah satu tugas penting yang harus dikawal Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Drs. Rd. Satria Budi, M.Si., setelah resmi dilantik Bupati Garut Abdusy Syakur Amin di Lapangan Apel Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (2/11/2026).
Dalam amanat pelantikan, Bupati Abdusy Syakur Amin meminta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) membantu Pj Sekda menyusun kegiatan pemerintahan tahun 2027.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi dengan DPRD Kabupaten Garut dalam proses perencanaan tersebut.
Bupati menilai, keterbatasan anggaran harus disikapi melalui penyusunan program yang efisien tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan pembangunan maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Saya mohon bantuannya, nanti PPTP yang lain bantu Pak Pj Sekda untuk menyusun kegiatan tahun 2027 dengan sebaik mungkin, dan tentu saja dengan koordinasi serta komunikasi dengan DPRD,” kata Abdusy Syakur Amin.
Penunjukan Satria Budi sebagai Pj Sekda dilakukan setelah Bupati mempertimbangkan rekam jejak dan kinerja pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
Bupati berharap pejabat yang ditunjuk mampu memahami arah kebijakan daerah, kondisi pemerintahan, serta merespons aspirasi masyarakat.
Di tengah tantangan fiskal tersebut, peran DPRD menjadi penting dalam pembahasan anggaran, penentuan prioritas pembangunan, serta pengawasan pelaksanaan program pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi Partai Gerindra, Dila Nurul Fadilah, S.E., memberikan pandangan mengenai pentingnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi penyesuaian anggaran tahun 2027.
“Penyesuaian anggaran harus menjadi momentum untuk memperkuat prioritas pembangunan. Program yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan pelayanan dasar perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD 2027,” kata Dila.
DPRD juga perlu memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak membuat program yang berdampak langsung bagi masyarakat kehilangan perhatian.
Karena itu, pembahasan anggaran perlu mempertimbangkan urgensi, manfaat, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap kegiatan.
“Koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD harus berjalan terbuka sejak tahap perencanaan. Dengan begitu, setiap program dapat dibahas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah,” tutur Dila.
Selain ketepatan menentukan prioritas, efektivitas penggunaan anggaran juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Setiap alokasi belanja diharapkan memiliki sasaran yang jelas dan memberikan manfaat terukur bagi masyarakat.
“Yang perlu dijaga bukan hanya besaran anggaran, tetapi juga kualitas penggunaannya. Setiap belanja pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Garut,” ujar Dila.
Sementara itu, Bupati Abdusy Syakur Amin berharap Satria Budi dapat menjalankan amanah sebagai Pj Sekda dengan baik, terutama dalam mengawal perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran tahun 2027.
Tantangan pengurangan anggaran tersebut membuat koordinasi lintas perangkat daerah dan komunikasi dengan DPRD menjadi bagian penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan Kabupaten Garut.***
Penulis : Soni Tarsoni
Editor : Soni Tarsoni

















Komentar