KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk ikut aktif dalam memberikan informasi tentang bahaya bencana. Informasi yang dibagikan pun harus lebih kreatif, sehingga mudah dipahami masyarakat.
Apalagi saat ini sudah memasuki musim penghujan. Ditambah, ancaman fenomena La Nina masih mengintai wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Jabar.
Fenomena La Nina merupakan fenomena Suhu Muka Laut (SML) di Samudera Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya. Efek dari fenomena La Nina menyebabkan terjadinya peningkatan curah hujan bulanan di Pulau Jawa, dengan akumulasi curah hujan bulanan dapat meningkat hingga 70 persen.
La Nina juga berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, dan sebagainya.
“Saya usul divisi komunikasi untuk melakukan edukasi dan sosialisasi lewat video animasi dengan rasa krisis. Jadi segala sesuatunya dimulai dulu dari kebahayaan atau kerawanan,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– saat menerima Kepala BMKG di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (22/12/2021).
Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan, berdasarkan data BMKG hampir semua wilayah di Jabar memasuki musim penghujan. Menurutnya, musim penghujang tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena ada pengaruh La Nina.
“Analisis perkembangan musim hujan, di sini kita lihat di semua wilayah Jawa Barat, semuanya memasuki musim hujan. Dan yang perlu diperhatikan adanya anomali musim hujan kali ini berbeda dengan dua tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya,” kata Dwikorita.
Menurut Dwikorita, pada Desember, berpotensi adanya peningkatan curah hujan 10-70 persen di Bogor, bagian selatan Cianjur, bagian timur Bekasi, bagian selatan Bandung, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, bagian utara dan tengah Majalengka, Garut, Ciamis, dan Banjar. Untuk yang di atas 70 persen, ada di Sukabumi, bagian selatan Majalengka, Pangandaran, Kuningan, dan Cirebon.
Kemudian pada Januari, akan ada peningkatan curah hujan 10 sampai 70 persen di bagian utara Bogor dan Subang, bagian selatan Purwakarta, sebagian Karawang, bagian utara Indramayu, sebagian Bandung, Garut, Ciamis, Kuningan, Cirebon, dan Majalengka. Sedangkan di atas 70 persen, ada di bagian timur Bandung, bagian utara Sumedang.
Untuk Februari, akan ada peningkatan curah hujan 10-70 persen di sebagian besar Bogor, bagian barat Karawang, bagian utara Cianjur, Bandung Barat, Sumedang, sebagian besar Majalengka, bagian timur Indramayu, bagian selatan Cirebon, dan bagian utara Ciamis. Sementara di atas 70 persen, ada di Depok, bagian timur Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, bagian barat Indramayu, bagian timur Majalengka, bagian selatan Cirebon, Banjar, dan Pangandaran.
Sedangkan Maret, peningkatan curah hujan 10-70 persen di bagian utara Bogor, bagian utara Karawang, bagian selatan Subang, Bandung, Sumedang, bagian utara Indramayu, Majalengka, Ciamis dan Cirebon. Sedangkan yang di atas 70 persen, ada di wilayah Cikarang, bagian barat Karawang, bagian tengah Subang, bagian tengah Bandung, bagian utara Cirebon, dan Tasikmalaya.
“Dan nampaknya sampai bulan Maret ini masih perlu ada kewaspadaan meskipun puncaknya di Januari, Februari puncaknya. Maret mulai melemah, namun masih terjadi peningkatan curah hujan di atas 70 persen dari normalnya,” kata Dwikorita.
Dwikorita menambahkan, BMKG merekomendasikan kepada pemerintah daerah, masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan sumber daya air dan pengurangan risiko bencana yang berada di wilayah potensi curah hujan tinggi. Misalnya, menyiapkan dan mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap potensi bencana hidrometeorologi.
“Kami pernah berdiskusi dengan Menteri PUPR, memang dalam kondisi saat ini tata kelola air memang perlu diperhatikan dan beliau juga sudah menyampaikan sejak beberapa bulan lalu di awal musim hujan, sudah melakukan pengosongan-pengosongan waduk agar mampu menampung kelebihan curah hujan,” jelas Dwikorita.
“Semoga tidak parah apabila masyarakat sudah siap. Sebetulnya, masyarakat juga ada tanggung jawab secara mandiri,” imbuhnya.
Sumber : HUMAS JABAR
