WARTAGARUT.COM – Kekeringan akibat kemarau panjang mulai menekan ketersediaan air untuk pertanian di Kabupaten Garut. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Garut menyebut penurunan debit irigasi kini sudah mendekati 50 persen di tengah berkurangnya suplai dari hulu Sungai Cimanuk.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut Agus Ismail, ST., M.T., mengatakan kondisi irigasi secara umum masih dapat dikendalikan pada sejumlah wilayah yang mendapat pasokan air dari saluran irigasi. Namun, persoalan lebih terasa pada lahan pertanian yang mengandalkan air hujan.
“Masalah penurunan memang mungkin sudah mendekati 50 persenan ya, karena kita juga bisa lihat sekarang hulu Sungai Cimanuk pun juga sudah mulai penurunan yang cukup drastis,” kata Agus Ismail saat wawancara dengan WartaGarut.com, di Kantor Dinas PUPR Garut, Rabu, (12/8/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat sejumlah titik mulai memasuki keadaan relatif kritis. Sementara lahan yang masih mendapatkan suplai dari saluran irigasi dinilai relatif lebih terkendali.
“Untuk beberapa titik memang sekarang sudah memasuki kondisi yang relatif kritis, kalau yang sudah supply air yang di saluran masih bisa terkendali, tapi yang tadah hujan ini yang bermasalah,” ujarnya.
PUPR Dorong Jaringan Irigasi Air Tanah
Menghadapi keterbatasan sumber air, Pemkab Garut melalui Dinas PUPR mendorong pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT).
Agus mengatakan rencana tersebut telah dibahas bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) dan diusulkan kepada pemerintah pusat melalui kementerian Pekerjaan Umum.
Namun, penerapan JIAT tidak dapat dilakukan secara seragam di seluruh wilayah. Setiap lokasi harus terlebih dahulu melalui kajian mengenai ketersediaan cekungan air tanah.
“Tidak semua daerah juga bisa diberlakukan jaringan air, makanya kita kembali juga di situ ada Perhutani, ada BKSDA, ada kehutanan, kembali beserta seluruh komponen berupaya bagaimana kita bisa mempertahankan kondisi hulu sungainya,” katanya.
Dari hasil usulan awal, terdapat sekitar 40 titik yang diajukan untuk pengembangan JIAT. Usulan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, baik di wilayah selatan, tengah maupun utara Garut.
Wilayah yang disebut dalam usulan antara lain Talegong, Bungbulang, Caringin, Mekarmukti, Pakenjeng, Pameungpeuk, Cibalong, Cisompet, Cihurip, Cisurupan, Sukaresmi, Kadungora, Leles, Cibatu, Kersamanah, Cibiuk, Malangbong hingga Sukawening.
Namun, 40 titik tersebut belum otomatis akan dibangun. Balai Air Tanah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum masih harus melakukan pengkajian untuk memastikan kondisi cekungan air tanah di masing-masing lokasi.
Jika hasil kajian menunjukkan suatu wilayah tidak memiliki cekungan air tanah yang memenuhi syarat, pemerintah akan mencari pendekatan lain untuk memenuhi kebutuhan air pertanian.
Lahan Tadah Hujan Paling Rentan
Agus Ismail mengungkapkan, Kondisi kekeringan saat ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat kerentanan antara lahan yang memperoleh pasokan dari jaringan irigasi dengan lahan pertanian tadah hujan.
Lahan yang masih terhubung dengan saluran irigasi relatif lebih mampu mempertahankan suplai air.
Sebaliknya, lahan yang sepenuhnya mengandalkan hujan menghadapi tekanan lebih besar ketika periode kemarau berlangsung panjang.
Selain pengembangan JIAT, Agus menyebut penanganan kekeringan juga melibatkan pendekatan lain, termasuk penggunaan pompa untuk membantu penyediaan air pertanian. Untuk urusan tersebut, terdapat peran Dinas Pertanian Kabupaten Garut.
Pemkab Garut juga sebelumnya melakukan kerja sama dengan TNI dan Polri dalam upaya membantu mengantisipasi dampak bencana kekeringan.
P3A dan Mitra Cai Atur Distribusi Air
Di tingkat jaringan irigasi, pengaturan suplai air juga dilakukan oleh kelompok pengguna air.
Agus menjelaskan terdapat kelompok seperti Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Mitra Cai yang memiliki mekanisme pengaturan distribusi air di jaringan masing-masing.
“Nah ini kan sebenarnya kalau di irigasi kan sudah ada kelompok-kelompok ya, ada P3A, pemakai air, Mitra Cai, mereka sendiri sudah melakukan pengaturan mekanisme bagaimana suplai ini bisa terjaga,” katanya.
Di sisi lain, upaya menjaga ketersediaan air tidak hanya berkaitan dengan jaringan irigasi. Menurut Agus, kondisi kawasan hulu menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan.
Karena itu, pemerintah bersama berbagai pihak termasuk Perhutani, BKSDA dan unsur kehutanan didorong untuk menjaga kondisi kawasan hulu sungai.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk mempertahankan sumber air, sementara pengembangan JIAT dan pendekatan penyediaan air lainnya diarahkan sebagai bagian dari respons terhadap tekanan kekeringan yang sedang terjadi.
Penulis : soni
Editor : soni Tarsoni
Komentar