WARTAGARUT.COM – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat , H. Aceng Malki, menanggapi meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender di Kabupaten Garut yang menjadi sorotan dalam lokakarya Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) bersama Yayasan Pulih dan Pemkab Garut pada Senin (1/12/2025).
Ia menegaskan bahwa kondisi ini harus ditangani secara serius dengan penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektor, serta pendekatan kultural melalui peran tokoh agama dan masyarakat.
Aceng Malki menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Fatayat NU yang telah melibatkan berbagai stakeholder dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Angka kekerasan di Garut yang masuk lima besar di Jawa Barat adalah alarm keras. Saya sangat mendukung langkah Fatayat NU dan Pemkab Garut karena isu ini tidak bisa ditangani satu lembaga saja. Ini harus menjadi gerakan bersama,” ujar Aceng Malki.
Menurut dia, keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga layanan menjadi kunci utama untuk menekan kasus kekerasan berbasis gender (KBG).
Ceng Malki juga menegaskan bahwa Komisi V DPRD Jabar siap memperkuat dukungan kebijakan agar upaya pencegahan dan pemulihan berjalan optimal.
“Kami di Komisi V fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kekerasan berbasis gender adalah isu kemanusiaan. Pemerintah daerah harus memastikan layanan pengaduan, pendampingan, serta pemulihan trauma berjalan tanpa hambatan,” ucapnya.
Aceng menekankan pentingnya penguatan literasi masyarakat untuk mencegah praktik berbahaya yang masih terjadi karena budaya atau ketimpangan relasi kuasa. Menurutnya, pelibatan komunitas akar rumput seperti Fatayat NU, PKK, karang taruna, serta lembaga pendidikan agama merupakan langkah efektif.
“Kita tidak boleh menormalisasi kekerasan, apalagi terhadap perempuan dan anak. Edukasi berbasis komunitas harus diperluas. Saya melihat model yang dikembangkan Fatayat NU bersama Yayasan Pulih sangat strategis dan perlu direplikasi ke kecamatan lain,” tegasnya.
Ia berharap kolaborasi lintas pihak dalam lokakarya tersebut dapat menghasilkan rekomendasi konkret, termasuk penguatan desa-desa ramah perempuan dan anak, peningkatan kapasitas pendamping, serta perluasan kanal aduan.
“Kekerasan bisa dicegah ketika ekosistemnya dibangun bersama. Saya mendorong agar program ini berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial. Saya siap mengawal dari sisi regulasi maupun dukungan program di Provinsi Jawa Barat,” tutup Aceng.
Lokakarya Fatayat NU bersama Yayasan Pulih ini berlangsung hingga 2 Desember 2025 dan diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor untuk menekan angka kekerasan berbasis gender di Kabupaten Garut. ***
Ikuti saluran WARTA GARUT di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaFKy1QJuyA7N5Dvk51J
Penulis : Soni Tarsoni
