WARTAGARUT.COM – Anggota DPRD Kabupaten Garut, Hj. Diah Kurniasari, melaksanakan reses masa sidang II Tahun 2026 bersama Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Kabupaten Garut, bertempat di Aula TK Tazkia Mulia Insani, Jalan Cimasuk, Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Selasa (20/1/2026).
Reses tersebut menjadi ruang dialog langsung antara wakil rakyat dan para pendidik PAUD dan TK, khususnya dalam menyampaikan aspirasi terkait status guru honorer, kesejahteraan guru TK, serta kebutuhan pembangunan fasilitas Posyandu di wilayah Desa Suci.
Dalam pertemuan tersebut, Hj. Diah Kurniasari menerima berbagai keluhan terkait status guru TK yang masih berstatus honorer, dengan kondisi penghasilan yang dinilai belum layak.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan masalah nasional yang tidak sepenuhnya dapat diputuskan di tingkat daerah.
“Ini kan honorer, pasti kita juga tidak bisa memutuskan semua dari pusat. Tapi tugas kami di daerah adalah mendengarkan aspirasi. Mudah-mudahan ke depan ada regulasi yang berubah dan para guru bisa mendapat angin segar,” ujar Hj. Diah.
Ia juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi yang benar-benar mempermudah guru PAUD dan TK swasta untuk diangkat menjadi P3K, ditambah dengan keterbatasan anggaran daerah.
Hj. Diah mengungkapkan bahwa kondisi fiskal Kabupaten Garut turut memengaruhi kebijakan pengangkatan tenaga honorer.
“Kita tahu sendiri pemotongan anggaran Garut ini dari hampir Rp5 triliun menjadi sekitar Rp400 miliar. Banyak pemotongan, terutama untuk daerah. Jadi semua juga mentok di anggaran,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan komitmennya untuk tetap menyampaikan aspirasi para guru kepada pihak terkait, khususnya di tingkat kabupaten dan provinsi.
Selain persoalan guru honorer, aspirasi lain yang disampaikan adalah pembangunan Posyandu di Desa Suci. Hj. Diah menyebut bahwa dana desa saat ini mengalami keterbatasan, sehingga perlu dukungan dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
“Dana desa sekarang hanya sekitar Rp370 juta. Insya Allah saya di Pokir akan membantu pembangunan Posyandu di Desa Suci RW 11. Untuk realisasinya kemungkinan di tahun 2027,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan rencana bantuan pembangunan lapangan voli di RW 15 pada tahun 2026, yang akan direalisasikan melalui Pokir pribadinya.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Garut, Hj. Diah menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama tugasnya di legislatif.
“Dinas pendidikan ada di bawah Komisi IV. Jadi saya banyak menerima audiensi, khususnya dari dunia pendidikan, dari berbagai permasalahan yang ada,” katanya.
Ia mengaku memiliki kedekatan emosional dengan isu PAUD dan IGTKI, karena selama ini juga aktif dalam kegiatan PKK sebelum duduk di DPRD.
Reses ini merupakan reses keempat yang dilaksanakan Hj. Diah sejak menjabat sebagai anggota DPRD. Ia menjelaskan bahwa dalam satu tahun DPRD melaksanakan reses sebanyak tiga kali.
“Untuk 2026 ini adalah reses pertama di tahun kedua saya. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kita siapkan untuk program 2027,” ujarnya.
Ia pun membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi IGTKI dan masyarakat Karangpawitan.
“Selama saya masih di kursi DPRD, insya Allah akan saya bantu, khususnya untuk IGTKI. Kalau ada permasalahan, silakan audiensi, kirimkan surat, Komisi IV siap menerima,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Karangpawitan, Drs. H. Anas Aolia Malik, M.Si, mengapresiasi pelaksanaan reses DPRD Garut di wilayahnya. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana efektif untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung.
Ia berharap hasil reses ini dapat ditindaklanjuti sehingga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi guru PAUD, TK, serta layanan kesehatan berbasis masyarakat seperti Posyandu.***
Penulis : Soni Tarsoni
