WARTAGARUT.COM – Kemiskinan ekstrem Garut masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Sebanyak 252.520 jiwa atau 9,39 persen penduduk masih masuk kategori miskin sehingga pemerintah memperkuat intervensi lintas sektor agar bantuan lebih tepat sasaran.
Kabupaten Garut dengan jumlah penduduk sekitar 2,8 juta jiwa menghadapi tantangan sosial yang tidak ringan.
Selain menjadi kabupaten terluas ketiga di Jawa Barat, luas wilayah dan persebaran penduduk membuat upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan koordinasi yang lebih kuat dibanding daerah lain.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan percepatan pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan oleh satu instansi.
Menurutnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama agar intervensi benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“Ini adalah solusi yang khusus, yang dibuatkan teruntuk orang-orang yang khusus,” kata Abdusy Syakur Amin.
Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin Rapat Koordinasi Sinergitas Pilar-Pilar Sosial terhadap Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Aula Dinas Sosial Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (20/7/2026).
Data Kemiskinan Jadi Dasar Intervensi
Menurut Bupati, angka kemiskinan yang masih mencapai 252.520 jiwa menunjukkan perlunya langkah yang lebih terintegrasi agar setiap program mampu menjangkau kelompok sasaran secara tepat.
Pemerintah Kabupaten Garut menargetkan seluruh perangkat daerah dan mitra pembangunan menyelaraskan program sehingga tidak terjadi tumpang tindih bantuan maupun warga yang justru belum tersentuh layanan sosial.
“Oleh sebab itu, kami akan terus melakukan intervensi dan upaya pengentasan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut guna menciptakan keluarga yang adil, makmur, dan sejahtera,” ujarnya.
Sebaran Data DTSEN Garut
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda Siti Hana menjelaskan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi dasar utama penyaluran berbagai program bantuan.
Data tersebut mencatat:
- Desil 1 : 363.422 jiwa
- Desil 2 : 377.013 jiwa
- Desil 3 : 423.760 jiwa
- Desil 4 : 403.430 jiwa
- Desil 5 : 310.128 jiwa
Data inilah yang menjadi acuan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial.
Lebih dari 1,8 Juta Warga Terima Bantuan
Marlinda menyebut sekitar 1,8 juta masyarakat Garut yang berada pada kelompok Desil 1 hingga Desil 5 telah memperoleh berbagai bentuk bantuan sosial pemerintah.
Program tersebut meliputi:
- PKH sebanyak 100.000 kepala keluarga.
- BPNT sebanyak 211.684 kepala keluarga.
- Bapanas sebanyak 227.999 kepala keluarga.
- Penerima JKN sebanyak 1.010.188 jiwa.
- Bantuan Tunai APBD Desil 1–5 sebanyak 492.750 jiwa.
- Program Keluarga Berkelanjutan sebanyak 1.000 kepala keluarga.
- Jaring Pengaman Daerah Berkelanjutan (JPDB) sebanyak 7.998 keluarga penerima manfaat.
Menurut Marlinda, sinkronisasi data dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting agar seluruh bantuan dapat diberikan secara efektif dan tepat sasaran.
“Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan penyelenggaraan bantuan sosial yang efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Isu Besar yang Dihadapi Garut
Rapat koordinasi tersebut tidak hanya membahas penyaluran bantuan, tetapi juga evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan.
Pemerintah ingin memastikan setiap intervensi benar-benar berkontribusi terhadap percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.
Dengan jumlah penduduk yang besar serta kondisi geografis yang luas, efektivitas pendataan, koordinasi antarlembaga, dan ketepatan sasaran bantuan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Garut.
Penulis : Soni Tarsoni
Komentar