WARTAGARUT.COM – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, H. Aceng Malki atau yang dikenal sebagai Ceng Malki, menanggapi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Garut yang telah berjalan melalui 425 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan menekankan pentingnya optimalisasi dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, Rabu (11/3/2026).
Program strategis nasional yang dipimpin langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, dalam rapat koordinasi di Setda Garut ini dinilai telah berjalan baik dari sisi pemenuhan gizi.
Namun, Ceng Malki memberikan catatan teknis terkait rantai pasok bahan baku yang dinilai belum sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat.
“Kami pada prinsipnya mendukung penuh program MBG ini karena manfaatnya sangat besar bagi kesehatan anak-anak. Tapi, jangan sampai potensi ekonomi lokal justru tidak terserap,” ujar Ceng Malki.
Ia menilai, keberadaan ratusan SPPG di Garut seharusnya menjadi peluang besar bagi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam penyediaan bahan pangan.
Jika tidak dikelola dengan baik, menurutnya, program ini berisiko kehilangan dampak ekonomi yang seharusnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebelumnya, Bupati Garut mengakui adanya keluhan terkait penggunaan bahan baku yang masih berasal dari luar daerah.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut harus segera dibenahi agar perputaran ekonomi tetap berada di wilayah Garut.
Menanggapi hal tersebut, Ceng Malki mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun mekanisme yang mengatur prioritas penggunaan komoditas lokal dalam operasional SPPG.
“Perlu ada regulasi atau minimal kebijakan teknis yang memastikan bahan baku diambil dari petani dan pedagang lokal. Ini penting agar manfaat program benar-benar menyentuh masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengapresiasi langkah Pemkab Garut yang mengintegrasikan peran lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan hingga Dinas Lingkungan Hidup, dalam mendukung keberhasilan program MBG.
Namun, ia mengingatkan bahwa pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas gizi tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.
“Program ini sangat baik, tapi harus dikawal bersama. Jangan sampai hanya sukses secara administratif, tapi belum optimal dari sisi manfaat ekonomi dan sosial,” katanya.
Ceng Malki berharap, dengan penguatan koordinasi dan kebijakan yang tepat, program MBG di Garut tidak hanya meningkatkan status gizi generasi muda, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif.
“Ini momentum besar, kita harus pastikan semua pihak, terutama masyarakat lokal, bisa merasakan manfaatnya secara langsung,” pungkasnya.***
Penulis : Soni Tarsoni
