WARTAGARUT.COM – Penataan kabel telekomunikasi yang selama ini dinilai semrawut di sejumlah titik di Kabupaten Garut mulai menemukan solusi.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menerima kunjungan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Jawa Barat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (13/4/2026), guna membahas langkah konkret penataan jaringan agar lebih rapi, aman, dan modern.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah, mulai dari Dinas Komunikasi dan Informatika, DPMPTSP, PUPR, Disperkim, hingga Satpol PP Kabupaten Garut.
Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi infrastruktur telekomunikasi yang selama ini menjadi sorotan publik.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyambut baik silaturahmi tersebut. Ia menilai kolaborasi dengan APJATEL Jawa Barat menjadi langkah strategis dalam mengatasi persoalan kabel yang tidak tertata, sekaligus meningkatkan kualitas tata ruang kota.
Kepala Diskominfo Kabupaten Garut, Agus Kurniawan, menjelaskan bahwa penataan akan dilakukan bertahap melalui rencana jangka pendek dan panjang.
“Ada beberapa hal yang telah disampaikan, baik rencana jangka pendek untuk penataan kabel agar estetikanya lebih baik. Kemudian juga untuk jangka panjang, kemungkinan dilakukan relokasi kabel,” ujar Agus.
Ia menambahkan, upaya ini tidak hanya berorientasi pada keindahan kota, tetapi juga untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas.
Sementara itu, Ketua APJATEL Jawa Barat, Yudiana Arifin, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung penataan jaringan telekomunikasi di Garut.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan perapihan kabel di sejumlah titik. Ke depan, APJATEL juga mendorong penerapan sistem ducting atau penempatan kabel ke dalam tanah, khususnya di area-area kritikal.
“Ke depan, di area kritikal diharapkan ada program ducting seperti di kota lain. Insya Allah kami dari APJATEL siap mendukung dan membantu,” katanya.
Menariknya, program ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh pembiayaan berasal dari kolaborasi para operator telekomunikasi yang beroperasi di Kabupaten Garut.
“Ini semua tanpa menggunakan dana APBD. Anggarannya berasal dari rereongan operator yang ada di Kabupaten Garut,” tandasnya. ***
Penulis : Soni Tarsoni
