WARTAGARUT.COM – Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, turun langsung memantau proses penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Garut, Jalan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis (7/5/2026).
Penataan tersebut dilakukan sebagai langkah awal membangun kawasan Pemda yang lebih tertib, rapi, dan bebas dari praktik liar.
Dalam peninjauan itu, Putri Karlina menegaskan kawasan Pemda harus menjadi contoh kedisiplinan penataan ruang di Kabupaten Garut.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa meminta ketertiban di wilayah lain jika area sekitar kantor pemerintahan sendiri masih semrawut.
“Kalau kita menertibkan kawasan perkotaan, pasti masyarakat bertanya kenapa PKL di depan kantor Pemda sendiri tidak ditertibkan. Karena itu, hari ini kita tata dan rapikan area sekitar Pemda,” ujarnya.
Ia memastikan penertiban tersebut bukan bentuk pengusiran terhadap para pedagang yang mencari nafkah.
Pemerintah daerah, kata dia, tetap memberikan ruang dan fasilitas agar aktivitas ekonomi masyarakat bisa berjalan tanpa mengganggu ketertiban umum.
“Ini bukan berarti pedagang diusir, tetapi ditertibkan. Kami menyediakan ruang dan fasilitas agar para PKL tetap bisa berjualan dengan tertib,” kata Putri Karlina.
Selain fokus pada penataan pedagang, Wakil Bupati Garut juga memberi perhatian khusus terhadap potensi praktik jual-beli lapak di area relokasi.
Ia menegaskan fasilitas pemerintah tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau bisnis ilegal.
“Tidak boleh ada jual-beli lapak. Hal ini untuk mencegah adanya pihak yang mencari peluang bisnis di atas fasilitas pemerintah,” tegasnya.
Putri Karlina menilai praktik jual-beli lapak dapat memicu ketidakadilan bagi pedagang lain sekaligus membuka ruang munculnya oknum yang mengambil keuntungan dari kebijakan penataan pemerintah.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Garut juga mulai membenahi sistem parkir di sekitar kawasan pusat pemerintahan.
Penataan dilakukan untuk mencegah munculnya parkir liar yang selama ini kerap memicu kemacetan dan mengganggu kenyamanan masyarakat.
Melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, pemerintah daerah akan segera menetapkan titik-titik parkir resmi yang nantinya dikelola secara langsung dan lebih teratur.
Penataan kawasan Pemda tersebut diharapkan menjadi langkah awal menciptakan lingkungan pusat pemerintahan yang lebih tertib, nyaman, sekaligus mendukung aktivitas masyarakat dan pedagang secara lebih terorganisir.
Penulis : Soni Tarsoni
