WARTAGARUT.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu fokus perhatian Pemerintah Jawa Barat, kini menuai sorotan dari DPRD Jabar.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Aceng Malki, menilai implementasi program tersebut masih perlu evaluasi menyeluruh, terutama dalam hal pengawasan dan keamanan pangan.
“Saya mengusulkan agar MBG ini dikelola langsung oleh lembaga pendidikan dan masyarakat lokal, seperti kantin sekolah, kantin pesantren, atau Posyandu. Dengan begitu, pengawasannya lebih mudah dan masyarakat sekitar juga bisa berdaya,” ujar Aceng Malki melalui rilis kepada WartaGarut.com pada Jumat, 7 November 2025.
Menurutnya, dengan sistem dapur berskala kecil (500–1.000 porsi per hari), pelaksanaan MBG akan lebih efisien dan higienis.
Selain memudahkan kontrol, kualitas makanan dapat lebih terjamin dan membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar.
Ceng Malki juga menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan. Berdasarkan temuan DPRD Jabar, masih banyak Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang tidak berkoordinasi dengan puskesmas setempat, tenaga dapur belum profesional, dan hanya 17 dari 2.131 dapur yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Bahkan, ditemukan sejumlah sekolah penerima MBG yang tidak menyediakan susu dan buah sesuai ketentuan gizi anak sekolah.
“Program ini baik, tapi harus dikawal. Dana MBG sebaiknya disalurkan melalui sekolah, bukan langsung ke orang tua. Tujuannya agar menu, gizi, dan kebersihan makanan tetap terkontrol,” tegasnya.
Aceng menambahkan, sinergi antara sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan program ini.
Langkah sederhana ini diharapkan dapat memperkuat tujuan utama MBG—yakni memastikan setiap anak di Jawa Barat mendapat asupan gizi yang aman, bergizi, dan mendukung tumbuh kembangnya secara optimal.
DPRD Jabar akan terus mendorong evaluasi berkelanjutan agar MBG benar-benar menjadi program unggulan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyehatkan dan memberdayakan masyarakat.
Penulis : Soni Tarsoni
