WARTAGARUT.COM – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Aceng Malki atau akrab disapa Ceng Dewan, menyoroti pentingnya peningkatan mutu pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, usai pengambilalihan RSUD Pantura M.A. Sentot Patrol, Indramayu, oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kunjungan kerja tersebut dilakukan oleh Komisi V DPRD Jabar pada Selasa (14/10/2025) dalam rangka memperoleh informasi langsung terkait proses pengelolaan rumah sakit daerah tersebut pasca pengambilalihan dari Pemerintah Kabupaten Indramayu ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Ceng Malki, pengambilalihan ini merupakan langkah strategis yang harus diikuti dengan penguatan manajemen, peningkatan fasilitas, serta optimalisasi layanan kepada masyarakat pesisir pantura yang selama ini sangat bergantung pada rumah sakit tersebut.
“Tujuan kami datang ke Indramayu adalah memastikan bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan RSUD Pantura ini benar-benar berdampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan layanan kesehatan,” ujar Ceng Dewan.
Politisi Fraksi PKB DPRD Jawa Barat ini menegaskan, komitmen Pemprov Jabar dalam meningkatkan akses layanan kesehatan harus sejalan dengan perbaikan infrastruktur medis dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
“Ketika pengelolaan sudah di bawah provinsi, maka tanggung jawab dan kualitas layanan harus meningkat. Ini bukan sekadar formalitas administrasi, tapi soal keberpihakan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPRD Jabar juga menerima laporan langsung dari jajaran manajemen rumah sakit terkait kondisi sarana prasarana, SDM kesehatan, serta tantangan operasional yang dihadapi pasca transisi pengelolaan.
Ceng Malki menambahkan, pihaknya akan mendorong agar RSUD Pantura Patrol mendapatkan dukungan anggaran dan program penguatan layanan kesehatan berbasis wilayah pesisir, mengingat letak geografis Indramayu yang luas dan padat penduduk.
“Kita ingin masyarakat di wilayah Pantura mendapat pelayanan kesehatan berkualitas tanpa harus jauh ke kota. Rumah sakit daerah seperti RSUD Pantura ini harus menjadi rujukan utama yang berdaya saing,” ucapnya.
Ia berharap pengambilalihan ini menjadi momentum bagi Pemprov Jabar untuk menunjukkan keseriusan dalam memperluas pemerataan layanan kesehatan di seluruh daerah.
“Kesehatan adalah hak dasar warga. Kami di DPRD Jabar akan terus mengawal agar pelayanan di rumah sakit provinsi ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya. ***
Penulis : Soni Tarsoni
