WARTAGARUT.COM – Lahirnya Direktorat Jenderal Pesantren melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tertanggal 27 Maret 2026 mendapat sambutan hangat dari H. Subhan Fahmi, S.IP.
Ia menilai pembentukan direktorat khusus tersebut menjadi tonggak bersejarah sekaligus bukti nyata semakin kuatnya perhatian negara terhadap dunia pesantren.
Menurutnya, kehadiran Direktorat Jenderal Pesantren bukan sekadar perubahan struktur birokrasi, melainkan bentuk pengakuan strategis negara bahwa pesantren memiliki kontribusi besar dalam pendidikan, dakwah, pembinaan moral, serta pembangunan karakter bangsa.
“Ini momentum yang sangat membanggakan bagi keluarga besar pesantren. Kami melihat lahirnya Direktorat Jenderal Pesantren sebagai jawaban atas perjuangan panjang agar pesantren mendapat ruang kebijakan yang lebih fokus dan kuat,” ujarnya melalui rilis kepada WartaGarut.com, Rabu, (29/4/2026).
Ia mengatakan selama ini pesantren telah menjadi benteng pendidikan keislaman sekaligus pusat lahirnya kader ulama, pemimpin umat, dan penggerak sosial di tengah masyarakat.
Karena itu, menurutnya, sudah sepatutnya negara menghadirkan instrumen kelembagaan yang lebih spesifik agar pembinaan pesantren tidak tersebar dan berjalan parsial.
Menurutnya, pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren juga tidak lepas dari konsistensi perjuangan Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin yang selama ini terus mendorong penguatan afirmasi kebijakan terhadap pesantren di tingkat nasional.
“Perjuangan PKB sangat nyata untuk pesantren. Apa yang selama ini diperjuangkan oleh Gus Muhaimin kini mulai terlihat hasilnya. Negara hadir lebih serius untuk memuliakan pesantren,” katanya.
Ia menilai dengan adanya direktorat khusus, berbagai program yang menyangkut peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, digitalisasi administrasi, bantuan sarana prasarana, hingga pemberdayaan ekonomi pesantren akan lebih mudah dirancang secara terukur.
Selain itu, ia berharap kebijakan baru ini tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar diikuti distribusi program nyata sampai ke pesantren-pesantren daerah, termasuk di Kabupaten Garut yang dikenal memiliki basis pesantren cukup besar.
“Harapan kami tentu implementasinya harus terasa. Pesantren jangan hanya disebut penting di pusat, tetapi juga harus menerima manfaat kebijakan secara langsung di daerah,” ungkapnya.
Ia menegaskan Fraksi PKB DPRD Garut akan terus mengawal sinergi kebijakan pusat dan daerah agar lahirnya Direktorat Jenderal Pesantren benar-benar menjadi energi baru bagi kemajuan santri, kiai, dan lembaga pendidikan Islam.
“Ini hari yang membahagiakan bagi dunia santri. Jaya terus pesantren, karena dari pesantren lahir kekuatan moral bangsa,” pungkasnya.***
Penulis : Soni Tarsoni
