WARTAGARUT.COM – Dalam momentum HUT PGRI ke-80 dan Hari Guru Nasional (HGN)2025, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat H. Aceng Malki menegaskan perlunya pemerintah segera meluruskan polemik penghapusan Korwil Pendidikan di Garut, memperkuat kompetensi guru, dan memastikan pemerataan akses pendidikan terutama di wilayah terpencil.
Aceng menyampaikan hal itu setelah menerima banyak keluhan dari guru terkait kebingungan status Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan yang disebut “dibebastugaskan” oleh Bupati, namun belum disertai SK resmi.
Aceng Malki menilai penghapusan Korwil Pendididkan berpotensi mengganggu stabilitas layanan pendidikan di lapangan, terutama di Garut Selatan, yang sangat bergantung pada peran Korwil sebagai penghubung antara sekolah dan pemerintah.
“Guru di bawah itu sangat bergantung kepada Korwil, terutama di daerah terpencil. Pemerintah harus menjelaskan agar tidak ada keresahan,” ujar H. Aceng Malki.
Menanggapi rencana Pemkab Garut menggelar Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi sekitar 1.700 guru, Aceng Malki mendukung langkah peningkatan kapasitas, namun mengingatkan agar kebijakan tidak menambah beban administratif.
“Guru itu bukan hanya mengajar. Mereka mengurus administrasi, kehadiran, penilaian, komunikasi dengan orang tua, dan tugas-tugas tambahan. Kalau UKBI dilaksanakan, pastikan ada manfaat konkret, bukan sekadar formalitas,” ujar Aceng.
Ia menilai peningkatan literasi dan kemampuan bahasa menjadi fundamental, tetapi harus diimbangi dengan penyederhanaan beban nonmengajar.
Terkait penerapan absensi guru yang lebih ketat dan rencana kurikulum soft skill, Aceng Malki menyebut konsepnya baik, namun implementasinya harus realistis.
“Sekolah di kota berbeda dengan sekolah di pegunungan. Jangan sampai satu aturan diberlakukan sama tanpa melihat kondisi geografis, akses internet, dan sarana pendukung,” katanya.
Ia menilai kurikulum soft skill sangat penting untuk membangun karakter siswa, tetapi sekolah di pedesaan harus mendapat pendampingan dan sumber daya tambahan.
Ceng Malki juga menyoroti pernyataan Dinas Pendidikan yang menyebut 92 persen guru PAUD belum memiliki sertifikat pendidik.
“Ini persoalan serius. Pemerintah wajib mempercepat pendidikan profesi guru, bukan sekadar menuntut kualitas tanpa memberi akses peningkatan profesionalisme.”
Menurutnya, guru PAUD merupakan fondasi masa depan anak, sehingga pembinaan mereka harus diprioritaskan.
Ceng Malki juga menyoroti tantangan geografis Garut yang luas dan berbukit, membuat guru di wilayah terpencil menghadapi hambatan transportasi, logistik, hingga kurangnya fasilitas pelatihan.
“Guru di daerah terpencil itu bekerja dua sampai tiga kali lebih berat. Mereka butuh afirmasi khusus, bukan hanya tuntutan,” kata Aceng.
Menurutnya, penghapusan Korwil justru bisa memperlebar jarak antara sekolah remote area dan pemerintah.
H. Aceng Malki menegaskan bahwa peringatan HUT PGRI dan HGN bukan hanya seremonial, tetapi momentum untuk mengevaluasi kebijakan secara substantif dan memastikan guru mendapat perlindungan, pembinaan, dan penghargaan yang layak.***
Penulis : Soni Tarsoni
