GARUT, Tarogong Kaler – Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama Garut, menggelar acara Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Apresiasi Kepada Wajib Pajak KPP Pratama Garut Tahun 2021, yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Harmoni, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jum’at (21/01/2022). Acara dibuka resmi Bupati Garut, Rudy Gunawan. Turut dihadiri Kepala KPP. Kanwil Provinsi Jawa Barat, Erna Sulistyowati, Kepala KPP Garut, Dadang Karna Permana, dan tamu undangan lainnya.
Bupati Garut, Rudy Gunawan, dalam sambutannya mengatakan, penerimaan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, pada tahun 2021 melebihi target mencapai 103 persen.
“Pajak daerah di Kabupaten Garut berbeda dengan pajak yang di kelola oleh DJP Kantor Pratama, kami berdasarkan Undang-Undang (Nomor) 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, sekarang pajak dan retribusi daerah kami hanya 150 miliar, tetapi tahun ini kita mendapatkan pajak dari retribusi daerah 103%, artinya melebihi dari pada target,” ujar Bupati Garut.
Dalam kesempatan ini juga, Rudy mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para pengusaha yang telah memberikan kontribusi terhadap pajak daerah.
“Kalau (kantor) Pajak Pratama itu mengurus pajak-pajak misalnya Ibu Kanwil kita punya yang namanya Sukaregang, Sukaregang itu kalau hari-hari tertentu di luar pandemi bis itu bercecer banyak, itu pajaknya tidak ke kami, itu pajaknya ke Pak Dadang (Kepala KPP Garut), begitupun Alfamart, Indomaret, (atau) mart, mart mart yang bapak-bapak punya, (atau) toko apapun pajaknya tidak ke kami, pajaknya ke Kantor Pajak Pratama,” ucapnya.
Sementara itu, pajak dari pegawai Pemkab Garut kepada KPP Pratama Garut, ungkap Rudy, bisa dikatakan paling besar, karena mampu mencapai 300 miliar rupiah.
“Termasuk yang paling besar bayar pajak itu adalah Pemda Garut, (karena) hampir 300 Miliar ya Pemda Garut membayar pajak, dari target (KPP Pratama Garut) 500 miliar yang bayar itu adalah 300 miliarnya itu adalah Pemda Garut, karena gaji (pegawai) Pemda Garut itu dipotong,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Barat I, Erna Sulistyowati, menuturkan, saat ini pihaknya sedang berbenah melakukan reformasi dan transformasi, sehingga ia meminta dukungan kepada seluruh pihak agar KPP Pratama Garut bisa mempunyai Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.
“Jadi mohon dukungan bapak ibu semoga kami bisa tetap melaksanakan amanah ini dengan menjunjung Integritas yang sangat tinggi, tanpa dukungan bapak ibu sekalian kami pasti tidak bisa, karena kami tidak bekerja sendirian, jadi dalam hal ini nanti ada mungkin penandatangan bersama seperti itu, bahwa kita siap bersama-sama untuk mensukseskan KPP Pratama Garut tahun ini bisa mencapai Predikat KPP atau Unit Kerja yang mempunyai Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi,” tutur Erna.
Di tempat yang sama, Kepala KPP Pratama Garut, Dadang Karna Permana, menjelaskan, pencanangan pembangunan zona integritas merupakan langkah awal dan bagian dari menyukseskan reformasi birokrasi, dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahaan yang baik, efisien, pelayanan prima dan memuaskan.
Pencanangan ini merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Republik Indonesia.
“Oleh karenanya selain kami mempunyai komitmen yang kuat, bapak ibu sekalian mitra kerja (dan) stakeholder kami akan bisa memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi,” jelas Dadang.
Terakhir, ia juga berterima kasih kepada wajib di wilayah KPP Pratama Garut atas kontribusi terhadap penerimaan pajak serta kepada mitra dan stakeholder sehingga Tahun 2021 penerimaan pajak dari KPP Pratama Garut bisa mencapai diatas 100 persen. Di tahun 2021, dari target penerimaan pajak untuk KPP Pratama Garut sebesar 502,58 Miliar telah tercapai 104,84 persen.
