WARTAGARUT.COM – Pemerintah Kabupaten Garut menyesuaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 15 persen selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyebut kebijakan tersebut sebagai salah satu upaya memperluas ruang fiskal daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
Syakur menyampaikan kebijakan itu seusai menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut, Selasa (3/11/2026).
Menurut Syakur, pemerintah daerah perlu mencari tambahan ruang anggaran karena kebutuhan pembiayaan pembangunan meningkat, sementara kemampuan fiskal daerah semakin terbatas setelah berbagai langkah efisiensi belanja dilakukan.
“Ini sebagai bagian dari pengorbanan bersama. Saya ingin semua pihak berpartisipasi dalam upaya mengumpulkan anggaran untuk kegiatan pembangunan,” kata Syakur dikutip dari kabargarut.pikiran-rakyat.com
Pemkab Garut Cari Ruang Anggaran untuk Pembangunan
Syakur menjelaskan, penyesuaian TPP ASN merupakan bagian dari evaluasi APBD Perubahan.
Pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar kebutuhan pembangunan tetap dapat dibiayai dan program prioritas tidak terhambat.
Ia menyebut kebutuhan alokasi anggaran pembangunan juga menjadi perhatian seiring arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Namun, Pemkab Garut harus menyesuaikan rencana belanja dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
Pemotongan TPP sebesar 15 persen tersebut diposisikan sebagai bentuk kontribusi bersama dalam mendukung pembiayaan pembangunan.
Meski demikian, besaran nilai anggaran yang akan dihimpun melalui kebijakan itu belum disebutkan dalam keterangan yang tersedia.
Bupati Garut Minta SKPD Siap Hadapi Pemeriksaan BPK
Selain membahas penyesuaian anggaran, Syakur menyoroti pemeriksaan BPK terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama 15 hari, mulai 2 hingga 16 November 2026.
Sasaran pemeriksaan mencakup hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Syakur meminta seluruh perangkat daerah bersikap kooperatif dan memastikan dokumen administrasi maupun pelaksanaan kegiatan tersedia serta dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, kesiapan dokumen menjadi bagian penting untuk mendukung kelancaran pemeriksaan sekaligus memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Temuan Pemeriksaan Sebelumnya Diminta Segera Dituntaskan
Syakur juga mengingatkan agar temuan pemeriksaan terdahulu yang belum diselesaikan segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, masih terdapat sejumlah temuan yang belum dituntaskan secara menyeluruh.
Karena itu, ia meminta SKPD terkait memenuhi rekomendasi pemeriksaan, termasuk menyelesaikan kewajiban pengembalian apabila memang diwajibkan.
“Kita akan ingatkan kembali supaya semuanya bisa diselesaikan,” ujarnya.
Tindak lanjut tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Pemerintah daerah perlu memastikan rekomendasi pemeriksaan tidak berhenti sebagai catatan administratif, tetapi ditangani sesuai ketentuan dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.
Akuntabilitas Anggaran Jadi Perhatian
Pemeriksaan BPK terhadap pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu instrumen untuk menilai kepatuhan pengelolaan keuangan daerah.
Pemkab Garut berharap pemeriksaan tersebut mendorong administrasi yang lebih tertib, transparansi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Di tengah keterbatasan fiskal dan penyesuaian TPP ASN, tantangan pemerintah daerah adalah memastikan setiap belanja memiliki dasar yang jelas serta mendukung kebutuhan masyarakat.
Kebijakan penyesuaian TPP dan pemeriksaan BPK merupakan dua persoalan berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah.
Sementara penyesuaian TPP diarahkan untuk membuka ruang pembiayaan pembangunan, pemeriksaan BPK menyoroti kepatuhan serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.***
Penulis : Soni Tarsoni
Editor : Soni Tarsoni
Sumber Berita: Kabargarut.pikiran-rakyat.com
Komentar