Bupati Garut Bahas LPP APBD Tahun 2021

- Jurnalis

Selasa, 14 Juni 2022 - 07:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Garut, Rudy Gunawan

Bupati Garut, Rudy Gunawan

WARTA GARUT – Bupati Garut, Rudy Gunawan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut dengan agenda tunggal Penyampaian Nota Bupati, Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (13/6/2022).

Dalam pidatonya, Rudy Gunawan menyampaikan beberapa hal, salah satunya yakni terkait langkah pemerintah dalam menangani kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Garut. Ia mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan status Siaga 1 kasus PMK di Kabupaten Garut.

“Karena itu kami sudah menyatakan sekarang siaga 1 dan kita terus melakukan langkah-langkah konkret di lapangan, termasuk diantaranya adalah bagaimana kita memberikan kerohiman terhadap (ternak) yang mati,” ucap Rudy.

Ia memaparkan, saat ini kondisi ternak sapi yang diobati sudah terus membaik, namun ada juga sapi yang mati akibat kasus PMK ini. Dalam menanggulangi hal tersebut, imbuh Rudy, pihaknya akan memberikan dana kerohiman bagi peternak yang termasuk kedalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

“Kami akan terus melakukan langkah-langkah konkret termasuk berkonsultasi dengan dewan yang terhormat di komisi masing-masing,” lanjutnya.

Dalam penyampaiannya, Rudy juga menjelaskan terkait APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, di mana terdapat surplus sekitar 34 miliar rupiah lebih.

“APBD Tahun 2021 pada intinya adalah sesuai dengan realisasi pendapatan yaitu 4,684 triliun rupiah lebih, yang dibandingkan dengan realisasi belanja sebesar 4,649 triliun lebih,” kata Rudy.

Terakhir, Rudy menegaskan, bahwa secara resmi laporan pertanggungjawaban APBD 2021 sudah mendapatkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan yang saat ini temuan-temuannya sedang ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Garut.

“Insya Allah pada sebelum 60 hari semua akan dilakukan proses pembayaran, sedangkan terhadap sistem BPK memberikan dua catatan yaitu pertama pengelolaan BOS yang harus diperhatikan dan pengelolaan aset,” tandasnya.

Berita Terkait

Hari Kartini 2026, Ketua TP PKK Cihurip Ajak Perempuan Tetap Optimistis
Dr. Agustine Merdekawati Ajak Perempuan Indonesia Terus Berkarya di Hari Kartini 2026
Bencana Meluas di 24 Kecamatan, Garut Naikkan Status Bencana Jadi Tanggap Darurat hingga 1 Mei
Garut Bakal Tambah Pembangkit Panas Bumi, Bupati Syakur Temui Kementerian ESDM
SDN 4 Pataruman Juara Lagi LLC Garut 2026, Bupati Garut Siapkan Lomba untuk Guru
Garut Dapat Kuota 2.000 Bidang Tanah, Reforma Agraria Dipacu untuk Tekan Kemiskinan
Bupati Garut Tutup BLK 2026, Lulusan Siap Buka Usaha dan Masuk Industri
Ribuan Koi Meriahkan Garut Young Koi Show 2026, Peserta Datang dari Jakarta hingga Balikpapan

Berita Terkait

Selasa, 21 April 2026 - 14:17 WIB

Hari Kartini 2026, Ketua TP PKK Cihurip Ajak Perempuan Tetap Optimistis

Selasa, 21 April 2026 - 08:05 WIB

Bencana Meluas di 24 Kecamatan, Garut Naikkan Status Bencana Jadi Tanggap Darurat hingga 1 Mei

Selasa, 21 April 2026 - 07:59 WIB

Garut Bakal Tambah Pembangkit Panas Bumi, Bupati Syakur Temui Kementerian ESDM

Jumat, 17 April 2026 - 15:49 WIB

SDN 4 Pataruman Juara Lagi LLC Garut 2026, Bupati Garut Siapkan Lomba untuk Guru

Jumat, 17 April 2026 - 15:41 WIB

Garut Dapat Kuota 2.000 Bidang Tanah, Reforma Agraria Dipacu untuk Tekan Kemiskinan

Berita Terbaru

error: Content is protected !!