Kabar Terbaru Upah Sektoral 2025 Jabar: Garut dan Tasikmalaya Tak Lolos Kriteria!

Kamis, 19 Desember 2024 - 19:55 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kabar Terbaru Upah Sektoral 2025 Jabar_ Garut dan Tasikmalaya Tak Lolos Kriteria!

Kabar Terbaru Upah Sektoral 2025 Jabar_ Garut dan Tasikmalaya Tak Lolos Kriteria!

WARTAGARUT.COM – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, resmi mengumumkan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2025 dalam sebuah konferensi pers di Gedung Sate, Bandung, Rabu (18/12/2024) malam. 

Pengumuman ini tertuang dalam Kepgub Nomor: 561.7/Kep.802-Kesra/2024.

Menurut Bey, dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, hanya Kabupaten Subang dan Kota Depok yang pengajuan UMSK-nya memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024.

“Ada kenaikan sebesar 7 persen untuk UMSK yang disetujui, tetapi hanya dua daerah, Subang dan Depok, yang memenuhi kriteria risiko kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permenaker 16/2024,” jelas Bey Machmudin.

Baca Juga :  Pilkades Garut 2027 Beralih ke Sistem Digital, Aceng Malki Dorong Sosialisasi Dipercepat

Bey juga menegaskan bahwa sembilan daerah tidak mengajukan UMSK, termasuk Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar.

Selain itu, terdapat 13 daerah yang pengajuannya tidak disepakati, di antaranya Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka.

Baca Juga :  Outlook Down Global, Microsoft 365 hingga Teams Terdampak di Indonesia

“Maka berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024, bila tidak terjadi kesepakatan, kami tidak menetapkan UMSK,” tegas Bey.

Namun, tiga daerah lain yang mengajukan UMSK, yakni Kabupaten Cianjur, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut, juga tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam Permenaker.

“Kami menghitung semuanya berdasarkan kondisi ekonomi saat ini untuk memastikan keberlanjutan industri tetap berjalan,” tambahnya.

Penetapan ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kesinambungan ekonomi daerah. Bey mengimbau semua pihak untuk memahami keputusan ini demi kebaikan bersama.***

Penulis : Soni Tarsoni

Follow WhatsApp Channel wartagarut.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

UMP Jakarta 2027 Resmi Naik 7,1 Persen, Kini Jadi Rp6,13 Juta
Dapur MBG Diawasi Lebih Ketat, Ini Dua Waktu yang Jadi Fokus BGN
Cek Bansos Kemensos 2026 Pakai NIK KTP, Ini Cara Cek Desil
Cara Cek Desil Bansos 2026 Pakai NIK KTP, Ini Link Resminya
Putri Karlina Soroti Rendahnya Literasi Digital, Warga Garut Diminta Tak Mudah Percaya Informasi
Operasi Zebra Lodaya 2026, Polres Garut Periksa Kelayakan Bus di Terminal Guntur
Perpustakaan Garut Diperluas, Perpusnas Siapkan Bantuan Buku untuk 10.000 Lokasi pada 2027
Lilis Rostina Raih Penghargaan Adhi Bhakti Madya atas Pengabdian 15 Tahun di PKK

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 13:46 WIB

UMP Jakarta 2027 Resmi Naik 7,1 Persen, Kini Jadi Rp6,13 Juta

Jumat, 20 November 2026 - 09:36 WIB

Dapur MBG Diawasi Lebih Ketat, Ini Dua Waktu yang Jadi Fokus BGN

Jumat, 20 November 2026 - 07:26 WIB

Cek Bansos Kemensos 2026 Pakai NIK KTP, Ini Cara Cek Desil

Kamis, 19 November 2026 - 20:37 WIB

Cara Cek Desil Bansos 2026 Pakai NIK KTP, Ini Link Resminya

Kamis, 19 November 2026 - 18:04 WIB

Putri Karlina Soroti Rendahnya Literasi Digital, Warga Garut Diminta Tak Mudah Percaya Informasi

Berita Terbaru