WARTAGARUT.COM – Ketua Ikatan Alumni Staida Muhammadiyah Garut (IKASDAM), Roni Nurjaman, SPdI, memberikan tanggapannya terkait gugatan hasil Musyawarah Daerah (Musyda) Muhammad Garut ke XIV yang dilaksanakan di SMA Muhammadiyah Wanaraja, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut.
Menurutnya, Musyda tersebut sudah selesai dan sah sesuai dengan semua aturan Muhammadiyah.
Namun, ada riak baru yang ingin menggagalkan keputusan hasil musyawarah tersebut.
“Kalau menurut saya, Musyda itu sudah selesai dari segi keabsahan dan kepatuhan terhadap aturan Muhammadiyah. Bahkan secara positif kenegaraan, itu sudah selesai,”ujar Roni Nurjaman saat wawancara di Kampus Staida Muhammadiyah Garut, Rabu (21/6/2023).
Roni menyatakan bahwa hasil musyawarah telah sah disepakati dan tinggal bagaimana keputusan tersebut dilanjutkan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat.
Roni merasa khawatir karena proses pelantikan dan pembuatan Surat Keputusan (SK) dari hasil musyawarah tersebut telah berlarut-larut.
“Terlalu lama penetapan hasil keputusan musyawarah sampai hari ini sudah satu bulan,”katanya.
Terkait molornya waktu pelantikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Roni khawatir ada ada manuver-manuver politik yang menodai proses musyawarah.
Ia menilai, musyawarah yang dilakukan oleh Muhammadiyah Garut kemarin, sudah sangat Islami dan sesuai dengan karakter Muhammadiyah.
“Jika ada perubahan hasil musyawarah, itu menjadi pertanyaan besar bagi saya sebagai alumni Staida,” papar Roni Nurjaman.
Menurut Ia, adanya intrik politik yang menodai kegiatan musyawarah tersebut membuatnya berharap kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat agar segera melantik hasil musyawarah ke XIV Muhammadiyah Garut
“Jika tidak ada manuver politik yang dilakukan, maka masalah seperti ini tidak akan terjadi. Aturannya sudah terlanggar, dan ini harus segera disikapi oleh seluruh warga Muhammadiyah Kabupaten Garut,” tegas Roni Nurjaman.
Ia menilai bahwa proses musyawarah yang sesuai dengan syariat Islam harus dihormati dan dilaksanakan tanpa adanya campur tangan politik.
“Dalam Muhammadiyah, semua berhak memilih dan dipilih, dan tidak ada calon. Ini sesuai dengan sunnah Rasul. Saya yakin pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat sudah tidak bisa terpengaruh lagi dan harus segera melaksanakan SK,” ucap Roni Nurjaman.
Roni juga berencana untuk berkomunikasi langsung dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memecahkan alasan keterlambatan dalam melantik hasil musyawarah tersebut.
“Kami akan mendatangi PWM dan PP Muhammadiyah untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Jika memang ada rangkap jabatan, itu bukan masalah. Contohnya, di wilayah Muhammadiyah lain juga terjadi,”katanya.
Pihaknya mendorong agar PWM Jawab Agar segera melantik hasil Musyda ke XIV Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut.***
