WARTAGARUT.COM – Penyerapan anggaran menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Garut.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin meminta seluruh SKPD mempercepat realisasi belanja agar dana pemerintah segera beredar dan memberi dampak nyata bagi perekonomian masyarakat.
Menurut Bupati, anggaran yang terlalu lama mengendap di kas pemerintah tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Karena itu, belanja pemerintah harus segera direalisasikan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdusy Syakur Amin saat menghadiri Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran dan Pemberian Apresiasi Kinerja Satker Semester I Tahun 2026 di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Garut, Kecamatan Garut Kota, Rabu (22/7/2026).
“Yang pasti uang itu harus beredar di masyarakat supaya aktivitas masyarakat semakin baik,” tegas Abdusy Syakur Amin.
Bupati menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Garut saat ini juga tengah mendorong berbagai kegiatan olahraga, pariwisata, seni budaya, dan beragam event yang melibatkan masyarakat sebagai salah satu cara mempercepat perputaran ekonomi daerah.
Menurutnya, aktivitas tersebut menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya beli dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Pemkab Garut Siapkan Sistem Monitoring Penyerapan Anggaran
Selain mendorong percepatan belanja, Pemkab Garut sedang menyiapkan sistem monitoring berbasis aplikasi untuk mengawasi penyerapan anggaran seluruh SKPD.
Aplikasi tersebut dirancang untuk memantau pergerakan kas daerah dan realisasi belanja secara real-time, sehingga proses pengawasan menjadi lebih efektif dan transparan.
Melalui sistem ini, pemerintah berharap setiap perangkat daerah mampu mengendalikan pelaksanaan anggaran sekaligus mempercepat realisasi program yang telah direncanakan.
Kualitas Belanja Kini Lebih Penting daripada Sekadar Realisasi
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat, Fahma Sari Fatma, mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan anggaran.
Ia menjelaskan bahwa ukuran keberhasilan pengelolaan anggaran kini tidak lagi hanya dilihat dari tingginya realisasi belanja, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Fahma menyampaikan bahwa meskipun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 2016–2025, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap belanja pemerintah menghasilkan keluaran dan dampak yang berkualitas.
“PR kita adalah memastikan belanja pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya tinggi realisasinya,” ujarnya.
Ia juga mengimbau seluruh satuan kerja kementerian/lembaga maupun penerima Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kabupaten Garut agar menyelaraskan laporan keuangan dengan laporan kinerja sehingga setiap rupiah APBN maupun APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penulis : Soni Tarsoni
Komentar