WARTAGARUT.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Akhmad Wiyagus, memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Kabupaten Garut yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.
Hal tersebut terlihat dari alokasi anggaran layanan publik yang mencapai sekitar 46 persen, sebuah angka yang menunjukkan prioritas pemerintah daerah dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Apresiasi tersebut disampaikan Wamendagri saat menghadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2027 yang digelar di Pendopo Garut, Senin (16/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus menilai bahwa komposisi anggaran yang besar untuk pelayanan publik merupakan indikator penting bahwa pemerintah daerah berupaya menghadirkan pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Sehingga diharapkan terus dipastikan semuanya terkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan mampu mengakomodasi berbagai kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik dalam RKPD 2027,” ujar Wiyagus.
Ia juga mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Garut terus menjaga konsistensi perencanaan pembangunan dengan memperhatikan arah kebijakan nasional serta program strategis pemerintah pusat.
“Kemudian pemerintah daerah agar memastikan bahwa seluruh substansi RKPD 2027 selaras dengan RPJMD 2025–2029 serta memperhatikan dinamika kebijakan pembangunan nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menjelaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Garut tahun 2027 adalah “Pemerataan Akses Layanan Dasar dan Peningkatan Produktivitas Daerah.” Tema tersebut menjadi landasan utama dalam menyusun program prioritas pembangunan daerah.
Menurut Syakur, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Garut.
“Di sisi lain, peningkatan produktivitas daerah diarahkan pada penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta penguatan daya saing daerah,” kata Syakur.
Ia menambahkan bahwa arah pembangunan tersebut selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Garut yaitu Garut Hebat dan Berkelanjutan.
Dalam forum Musrenbang tersebut, Syakur juga menekankan pentingnya sinergi antara hasil musrenbang dengan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan representasi aspirasi masyarakat.
Karena keterbatasan kapasitas fiskal daerah, ia meminta seluruh perangkat daerah untuk melakukan penajaman prioritas pembangunan agar program yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat nyata.
“Oleh karena itu, forum Musrenbang kabupaten ini harus mampu menghasilkan prioritas pembangunan yang strategis, memiliki urgensi, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Garut Aris Munandar menyampaikan bahwa berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota DPRD telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Ia berharap aspirasi tersebut dapat diselaraskan dengan hasil Musrenbang di tingkat kecamatan serta prioritas pembangunan daerah.
“Dengan demikian kami berharap pokok pikiran DPRD dapat disandingkan dengan hasil Musrenbang kecamatan sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Garut,” ujar Aris.
Kegiatan Musrenbang RKPD 2027 ini turut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Bachril Bakri, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta para pemangku kepentingan daerah lainnya.
Melalui forum perencanaan pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut berharap dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.***
Penulis : Soni Tarsoni
